Politik Dan Hukum

Bukan Prabowo, Mensesneg yang Beri Wejangan ke Menteri UMKM soal Surat Istri ke Eropa

PRESIDEN Prabowo Subianto dikabarkan tidak turut campur dalam polemik surat permintaan pendampingan istri Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam kunjungannya ke Eropa. 

Pemenuhan 30 Persen Keterwakilan Perempuan di AKD DPR RI akan Perkuat Keadilan Politik Substantif

PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.

Pakar: Penanggulangan Terorisme Harus Kombinasikan Pendekatan yang Halus dan Tegas

PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.

Anies Baswedan Hingga Eks Komisioner KPK Hadiri Pembacaan Pleidoi Tom Lembong

Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong

Legislator PDIP Sebut Pemakzulan Gibran Memungkinkan secara Konstitusi

Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.

Gibran Bakal Urus Papua, PDIP: Jangan Sampai Bikin Masalah Baru

Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Perbedaan Pandangan Yusril dan Tito soal Kantor Gibran di Papua Dinilai Preseden Buruk

Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.

KPK Pertimbangkan Panggil Sesmen UMKM

Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.

Inilah Aktivitas Terakhir Diplomat Kemenlu yang Ditemukan Tewas Terlilit Lakban

Korban juga tampak mengambil pesanan makanan dari ojek online. Korban pun juga sempat makan di ruang makan indekosnya.

Istana Klarifikasi: Gibran ke Papua Bukan Perintah Prabowo

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua

Partai Politik Disebut Masih Jadi Penghambat Pemenuhan 30 Persen Perempuan di DPR

Meskipun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 telah mencapai sekitar 21%, pimpinan AKD DPR masih didominasi oleh laki-laki.

Bea Cukai Bentuk Satgas Nasional Berantas Rokok Ilegal dan Optimalkan Penerimaan Negara

Bea Cukai membentuk Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai Ilegal sebagai langkah strategis menekan peredaran rokok ilegal. 

Tom Lembong Bacakan Nota Pembelaan Hari Ini, Ini Isi Pleidoinya

Tom Lembong akan  membacakan nota pembelaan atau pleidoi saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan rasuah importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016, hari ini, Rabu 9 Juli

Menko Yusril Ralat Pernyataannya soal Gibran Berkantor di Papua

Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua. 

Gibran Bakal Berkantor di Papua, PDIP: Mudah-mudahan Lama di Sana

Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut bakal berkantor di Papua usai mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

Yusril dan Tito  Beda Pendapat soal Gibran Berkantor di Papua

Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian berbeda pendapat soal  kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua

Penerjemah Tersumpah Butuh Wadah dan Organisasi Profesi untuk Cegah Polemik

IKATAN Penerjemah dan Pengalih Bahasa Tersumpah di Indonesia (IPPTI) meluncurkansitus website resmi di Menara Caraka, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (8/7).

Baleg DPR Sepakati Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Setingkat Kementerian

Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri

Polemik Pemisahan Pemilu: DPR Tegaskan Tak Ada Rencana Revisi UU MK

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK). 

Rumah Kos-Kosan Diduga Dibangun dari Hasil Memeras TKA di Kemenaker Disita KPK

KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia