Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA hari terakhir ini mulai bermunculan tulisan tentang 'kiat menambal uang belanja di tengah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok'.
SAYA tidak hendak ikut berpendapat siapa sesungguhnya yang salah siapa yang benar dalam perang antara Rusia dan Ukraina.
SEBUAH berita menarik terpampang di laman kemnaker.go.id. Judulnya ialah 'Menaker: Pencairan JHT Dikembalikan ke Permenaker 19/2015'. Berita itu diposting pada Rabu (2/3).
SAYA terpikat membaca tulisan politikus Partai NasDem Djadjat Sudradjat di Instagram pribadinya, pekan ini.
SIAPA bilang politisi kita malas? Untuk masalah tertentu, mereka justru terkenal gigih, sangat gigih malah. Mereka bekerja keras hingga kepentingan yang diinginkan kesampaian.
SAYA membaca secara saksama risalah rapat Badan Pekerja MPR 2001 saat membahas amendemen UUD 1945 terkait pemilu.
IMAGINE there's no countries. Nothing to kill or die for. Imagine no possessions. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people, sharing all the world.
PERASAAN cemas, khawatir, kerap menimbulkan pikiran negatif.
MENGAPA korupsi masih terus beranak-pinak di negeri ini padahal korupsi dilabeli sebagai kejahatan luar biasa? Jawabannya bisa merujuk pada pernyataan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte.
TAHU dan tempe kerap menghadirkan guncangan di awal tahun. Dalam tiga tahun terakhir, kelangkaan bahan makanan agak pokok itu selalu terjadi pada Februari-Maret.
KOMISI Pemberantasan Korupsi makin akrab saja dengan kontroversi. Ironisnya lagi, kontroversi-kontroversi tersebut justru dikreasi oleh pimpinan lembaga itu sendiri.
SAYA mencoba memaklumi pengusiran Dirut Krakatau Steel Silmy Karim dari ruang rapat Komisi VII DPR pada 14 Februari 2022.
MENYANDANG sebutan 'yang terhormat' di negeri ini ternyata susah.
SAYA orang Jawa, lahir dan besar di Jawa, dengan orangtua yang juga asli Jawa.
NEGARA menghormati kedudukan para pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat.
ADA tiga perkara dalam birokrasi di negeri ini yang sepertinya simpel, tapi tidak kunjung tuntas dijalankan.
SELAMA 14 tahun terakhir kekuasaannya, Orde Baru tak bisa dilepaskan dari sosok Harmoko.
MAHKAMAH Konstitusi layak dibaptis sebagai Mahkamah Pilkada. Disebut layak karena MK lebih banyak mengurus sengketa pilkada ketimbang mengerjakan tugas pokoknya.
MENGELOLA perbedaan bukanlah perkara mudah. Apalagi bila level perbedaan itu sangat kompleks seperti Indonesia.
SEPANJANG sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak ada komisioner tersandung kasus pelanggaran etik sekerap Lili Pintauli Siregar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved