Menghidupkan Dialog

MENGELOLA perbedaan bukanlah perkara mudah. Apalagi bila level perbedaan itu sangat kompleks seperti Indonesia. Butuh kesabaran ekstra, ikhtiar keras, dan sikap kelapangan dada yang mahaluas untuk menerima kompleksitas perbedaan itu.

Dalam sebuah kesempatan di Universitas Indonesia, Guru Besar dari Technise Universitat Dortmund Thomas Meyer mengakui beratnya mengelola keragaman yang multi seperti Indonesia. Meyer mengatakan bahwa identitas sosial di negara multikultur dan demokrasi seperti Indonesia sangat rumit.

Berbagai latar belakang, kepentingan, dan cara pandang masuk dalam satu tataran serta keranjang politik. Jika tidak dikelola dengan baik, tandas Profesor Meyer, situasi itu bisa memicu tumbuhnya fundamentalisme. Karena itu, ruang publik mestinya diisi dengan dialog terbuka dan setara.

Dialog itu jembatan bagi terkuaknya ruang gagasan untuk membangun kebudayaan. Permasalahan kita yang tidak kunjung tuntas selama ini ialah bagaimana membangun sebuah jembatan yang menghubungkan dua sisi ‘sungai’ yang terpisah.

Ruang dialog publik merupakan sebuah jembatan antara negara dan warga negara. Ruang dialog itu ciri dari sebuah peradaban serta konfigurasi kebudayaan.

Sayangnya, justru ruang dialog itu yang ditanggalkan sehingga berakibat amarah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pekan ini. Ada yang tidak sabar mengelola perbedaan. Bahasa dialog diganti dengan bahasa represi. Pokoknya, tangkap dulu, musyawarah kemudian.

Perbedaan antara warga yang pro dan kontra pembebasan lahan untuk galian material andesit sebagai bahan baku pembangunan Bendungan Bener mestinya bisa dicapai titik temunya lewat dialog. Prinsip ‘tidak boleh ada yang ditinggal’ (no left behind), walau secara jumlah yang kontra itu bukan mayoritas, seyogianya tetap diterapkan.

Saya jadi ingat bagaimana dulu Orde Baru menutup ruang dialog dalam ‘bernegosiasi’ dengan warganya. Akibatnya, kata ‘pembangunan’ yang ditiupkan bak mantra oleh negara, bagi masyarakat kerap diidentikkan dengan perampasan, penggusuran, dan pengambilalihan hak secara paksa. Dalam berbagai kasus, atas nama pembangunan, jatuhlah korban jiwa di kalangan warga, seperti di Kedungombo, di Nipah, di Cimacan, dan beberapa tempat lainnya.

Kita sudah bermufakat mengakhiri episode sejarah kelam seperti itu. Saat era berganti, kita juga sudah disodori kisah sukses bagaimana kesabaran mengelola dialog itu bisa berbuah manis. Itulah, misalnya, yang dilakukan Jokowi saat menjadi Wali Kota Surakarta.

Jokowi bermaksud merevitalisasi kawasan Banjarsari menjadi zona hijau. Caranya dengan merelokasi ratusan pedagang barang bekas di wilayah tersebut. Tiga wali kota sebelum Jokowi ‘angkat tangan’ saat harus memindahkan ratusan pedagang itu.

Jokowi mengembangkan dialog dengan cara mengundang para pedagang makan bersama. Tidak cukup sekali atau 10 kali, tapi hingga jamuan makan ke-54, barulah titik temu itu terjadi.

Saat eksekusi tiba, tidak ada satu pun pedagang yang menolak relokasi. Padahal, awalnya semua pedagang menolak dipindahkan, bahkan dengan ancaman akan membakar kantor wali kota bila relokasi itu tetap dilakukan. Alih-alih kerusuhan, relokasi bahkan dirayakan dengan karnaval seni bak acara perayaan kebudayaan. Tidak ada bedil, parang, pentungan, dan gas air mata. Yang bersemi justru taburan cinta.

Di Surakarta, Jokowi dan warga menciptakan sejarah dengan memutar haluan stigma buruk pembangunan warisan Orba. Bahasa pemaksaan digeser dengan bahasa dialog. Perintah diganti dengan mendengar, mendengar, dan mendengar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya setara, punya hak mendengar dan bicara.

Ruang dialog publik berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesetaraan itu pun terbukti ampuh mengelola perbedaan. Dalam ruang seperti itu, tidak ada lagi yang kuat menindas yang lemah atau mayoritas menyingkirkan minoritas. Pun, tidak ada yang tertinggal atau ditinggalkan.

Kasus di Wadas kiranya menjadi cermin siapa pun untuk kembali memperluas ruang dialog. Pula, memperkuat energi kesabaran untuk mencapai titik temu. Negara mesti memandang warga, baik yang pro maupun kontra pembebasan lahan, sebagai subjek, bukan objek.

Jika subjek ketemu dengan subjek, yang terjadi ialah dialog intersubjektif. Ujung-ujungnya terjadi titik temu. Muncul bahasa kalbu. Tercipta bahasa cinta.