Destinasi Wisata Proyek Mangkrak

JIKA melintasi Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, hingga Jalan Asia-Afrika, Jakarta Pusat, Anda akan menemukan tiang beton. Terdapat 90 tiang beton yang dibangun sejak 2004.

Pemasangan tiang pancang pertama di Jalan Asia Afrika dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri. Proyek monorel yang semula ditargetkan selesai pada 2007 itu sejak awal telah dihadang persoalan finansial dan rencana penerapan teknologi yang berganti-ganti.

Tiang-tiang monorel itu bak ‘batu nisan’ kegagalan yang merusak estetika Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana membongkar tiang-tiang tersebut dan mengubah proyek mangkrak itu menjadi ruang terbuka hijau.

Tidak jauh dari Jakarta, dalam jarak sekitar 40 km, terdapat sejumlah onggokan bangunan. Tepatnya di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proyek senilai Rp2,5 triliun itu terhenti sejak 2012 karena kasus korupsi.

Proyek Hambalang semula direncanakan sebagai pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga nasional dan sekolah olahraga nasional. Sedikitnya terdapat 30 bangunan yang dibangun dan dibiarkan mangkrak.

Tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun Hambalang tentu saja mulia untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional di kancah internasional.

Presiden Joko Widodo pada 18 Maret 2016 meninjau proyek Hambalang. 'Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan', tulis Jokowi melalui akun Twitter (kini aplikasi X) pribadinya, @jokowi.

Pada saat itu Jokowi mengutamakan penyelamatan aset negara di atas tanah seluas 32 hektare proyek Hambalang. Akan tetapi, rencana itu tidak pernah terwujud.

Proyek monorel dan proyek Hambalang hanyalah contoh dari banyak proyek mangkrak di negeri ini. Terdapat sekitar 2.000 proyek mangkrak di negeri ini. Proyek-proyek itu dibangun terburu-buru tanpa perencanaan yang matang lalu dikorupsi.

Kiranya boleh dicoba jika proyek yang mangkrak di negeri ini dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Seusai dilantik, para pejabat negara diajak berwisata ke proyek-proyek mangkrak. Jika mereka tidak membuat perencanaan yang matang, hasilnya seperti proyek yang mangkrak itu.

Khusus proyek Hambalang bisa dijadikan sebagai museum korupsi. Berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), korupsi proyek Hambalang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai Rp463,66 miliar.

Para pegawai pemerintah dan keluarga mereka perlu berwisata ke museum korupsi proyek Hambalang agar mereka bisa mengendalikan diri untuk tidak mencuri uang rakyat. Korupsi bisa berakibat proyek mangkrak.

Serupa tapi tak sama cara yang dilakukan pemerintah Tiongkok. Baru-baru ini otoritas Kota Shiyan membawa para pejabat dan pasangan mereka berkunjung ke penjara. Kunjungan itu ditujukan sebagai peringatan dini atas hukuman berat yang akan diterima jika melakukan korupsi.

Lain lagi di Ceko yang mengemas wisata korupsi. Para wisatawan dibawa berkunjung ke objek-objek yang pernah terkait dengan korupsi, seperti rumah sitaan dari koruptor beserta dengan mobil dan barang-barang hasil korupsi yang ada di dalamnya.

Bagaimana dengan proyek yang masih berjalan, tapi berpotensi mangkrak seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang berjanji bahwa pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan rencana.

IKN menjadi mimpi besar Presiden Joko Widodo yang mulai dibangun sejak 2022. Semula pemerintah berencana memindahkan 3.246 aparatur sipil negara ke IKN. Mereka hendak dipindahkan bertahap mulai Juli hingga November 2024, tetapi gagal telaksana.

Satu-satunya keberhasilan IKN yang bisa dikenang ialah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden Jokowi mengelar upacara bendera pada 17 Agustus 2024 di IKN. Lainnya ialah Jokowi menyempatkan diri berkantor di sana.

Pembangunan IKN telah menelan dana Rp89 triliun dari APBN periode 2022-2024. Tercatat pula investasi murni dari swasta dan BUMN senilai Rp58,41 triliun. Tahap kedua pembangunan IKN (2025–2028) diproyeksikan tambahan anggaran Rp48,8 triliun.

Banyak bangunan yang sudah rampung di IKN seperti Istana Presiden dan Gedung Kementerian Sekretariat Negara. Bangunan-bangunan itu jangan dibiarkan tanpa penghuni kemudian mangkrak.

Keberadaan IKN sebagai ibu kota negara tertuang dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Provinsi DKI Jakarta ke IKN ditetapkan dengan keputusan presiden. Keputusan itu tak kunjung keluar sejak undang-undang disahkan pada 15 Februari 2022. Sudah 3 tahun 5 bulan berlalu.

Berbagai usul bermunculan untuk mencegah IKN menjadi proyek mangkak. Usul Partai NasDem, misalnya, Presiden Prabowo segera mengeluarkan keppres pemindahan ibu kota.

Kemudian diterbitkan pula keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas.

Pilihan lain ialah menurunkan status IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Usul pihak lain ialah memindahkan Kementerian BUMN dan seluruh kantor BUMN ke IKN agar aktivitas di sana tidak kosong melompong.

Usul moratorium atau menurunkan status IKN semata-mata diperuntukkan mencegah proyek mangkrak. Jangan biarkan mangkrak jika IKN tidak mau dijadikan destinasi wisata proyek mangkrak.