Maaf

KATA maaf jadi jualan dalam beberapa waktu belakangan. Ia diucapkan banyak pejabat dan bekas pejabat dengan beragam alasan dan tujuan.

Meski cuma satu kata, maaf tak gampang untuk dilafalkan. Seperti dilansir Psychology Today, ada lima alasan kenapa seseorang susah minta maaf. Pertama, bisa mengancam harga diri. Kedua, bisa memalukan. Ketiga, takut memikul kesalahan orang lain. Kemudian, takut kesalahan lain terungkap dan terakhir, khawatir pertahanan psikologis jebol.

Pejabat minta maaf pun langka di negeri ini. Tidak banyak. Kalau ada, tujuan mereka meminta maaf beraneka rupa. Ada yang benar-benar tulus mengakui kesalahan, ada pula yang lantaran tak tahan lagi menghadapi tekanan, hujatan. Yang tahu pasti kenapa mereka meminta maaf tentu hanyalah mereka. Akan tetapi, publik kiranya boleh menerka-nerka, lalu memutuskan untuk menerima permohonan maaf itu atau sebaliknya, tidak.

Pada pertengahan tahun ini, publik dibuat geram bukan kepalang oleh bekas pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Dia terlibat kasus gratifikasi dan suap hakim. Saat rumahnya digeledah Kejaksaan Agung, ditemukan timbunan uang haram hampir Rp1 triliun.

Dalam nota pembelaan di persidangan, Zarof meminta maaf kepada MA tempat dia bekerja kurang lebih 33 tahun dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuluskah dia? Namanya pembelaan, bisa jadi permintaan maaf itu demi keringanan hukuman. Berhasilkah dia? Zarof yang oleh jaksa dituntut 20 tahun akhirnya divonis 16 tahun penjara. Dia banding, tapi oleh pengadilan tinggi ditambah jadi 18 tahun.

Maukah rakyat memaafkan Zarof? Sulit, termasuk saya, untuk memakluminya. Sakit hati publik benar-benar di level tertinggi.

Baru-baru ini, publik disuguhi laku apik Didiek Hartantyo, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pada Minggu (3/8), dia meminta maaf atas insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasarturi-Gambir. Dia membungkukkan badan layaknya pejabat-pejabat Jepang tatkala terjadi kesalahan.

Anjloknya Argo Bromo Anggrek memang berakibat signifikan. Sebanyak 80 perjalanan kereta harus dibatalkan. Ratusan ribu penumpang terdampak. "Saya pertama-tama mohon maaf kepada masyarakat yang terdampak kejadian ini," ucap Didiek. Permohonan maaf yang kiranya datang dari hati paling dalam. Dia patut diapresiasi.

Ada juga Joao Angelo De Sousa Mota. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (persero) itu memutuskan mundur karena merasa belum bisa berbuat apa-apa selama enam bulan menjabat. Dia berucap tak mendapat dukungan dari Danantara sebagai holding BUMN. Dia menyebut birokrasi berbelit-belit. Dia bilang anggaran tak kunjung turun sehingga rencana kerja yang sudah disiapkan masih sekadar menjadi tumpukan kertas.

Joao mengaku malu karena belum berkontribusi buat kesejahteraan petani. Dia lantas meminta maaf kepada Presiden Prabowo yang sudah memberikan kepercayaan dan kepada rakyat. Permintaan maafnya sepertinya tulus. Sikapnya layak dipuji.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid juga baru saja minta maaf. Dia mengaku keliru ihwal pernyataannya bahwa semua tanah merupakan milik negara, tak peduli statusnya HGB, HGU, atau hak milik. Karena milik negara, tanah yang nganggur, telantar, bisa diambil negara.

Kritik, cibiran, kecaman, dan hujatan menghujani Nusron. Sebagai menteri agraria, dia dinilai tak paham soal agraria. Dia pun memohon maaf. Tuluskah? Sayangnya, dia masih mengatribusinya dengan pembelaan diri. Kata dia, apa yang dia sampaikan hanyalah guyon, bercanda. Pejabat memang tak dilarang guyon. Namun, mesti punya waton. Bukan waton guyon.

Yang satu ini kiranya layak tercatat dalam rekor sebagai pejabat yang paling kerap meminta maaf. Namanya Sudewo, Bupati Pati, Jawa Tengah. Hanya dalam kurun tiga bulan saja dia setidaknya sudah lima kali meminta maaf. Yang pertama disampaikan ketika publik mencercanya karena memberikan panggung bagi Trio Srigala di Pendopo Kabupaten Pati dalam acara resmi.

Tiga penyanyi perempuan itu biasa menyuguhkan goyangan yang dianggap tak pantas. Atraksi itu pula yang dipertontonkan di depan para pejabat dan hadirin di sela acara penyerahan badan hukum dan akta koperasi desa merah putih. "Atraksi tersebut adalah spontan, di luar dugaan saya. Saya minta maaf dan terima kasih atas masukan, saran, bahkan hujatan yang disampaikan," ujar Sudewo, Rabu (11/6).

Pekan lalu, dia kembali memohon maaf. Pangkal masalahnya ialah kebijakan lima hari sekolah yang menuai protes keras dari masyarakat Pati. Namun, Sudewo masih sempat-sempatnya menyebut itu kesalahan internal pemerintahannya, terutama dinas pendidikan dan kebudayaan. Dia terkesan enggan memikul tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi Pati.

Sudewo juga meminta maaf atas arogansi jajarannya mengambil paksa hasil donasi masyarakat untuk demo besar-besaran, kemarin. Sejumlah kardus air mineral diangkut paksa petugas kala itu. Relawan dan masyarakat marah, geram.

Sudewo lagi-lagi minta maaf atas pernyataannya yang bernada menantang masyarakat untuk berdemo memprotes penaikan tarif pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Dia mengeklaim tak menantang rakyat kendati kosakata yang disuarakan sebelumnya jelas tantangan. ''Jangankan 5.000 orang, 50 ribu orang suruh kerahkan. Saya tidak akan gentar.''

Belum cukup, Sudewo minta maaf lagi, kemarin. Dari atas mobil taktis polisi, dia menyampaikan itu di tengah puluhan ribu demonstran yang mengepung Kantor Bupati Pati, kemarin. Namun, dia hanya sebentar bicara karena lemparan dari berbagai sudut mengarah kepadanya.

Minta maaf memang terhormat. Akan tetapi, kalau pejabat berkali-kali minta maaf, berarti dia melakukan kesalahan berkali-kali. Itu tidak baik. Terlebih jika permintaan maaf dilakukan lebih karena tekanan rakyat. Tidak tulus. Kata psikolog Amerika Louis Laves Webb, meminta maaf ialah inti perbaikan masalah. Namun, maaf, cuma permintaan maaf yang datang dari hati yang bisa memperbaiki masalah.

Sudewo kiranya begitu. Rakyat Pati tak lagi percaya. Permintaan maafnya sia-sia. Dia kini dipaksa mundur. Pati geger geden.