Kontroversi KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi makin akrab saja dengan kontroversi. Ironisnya lagi, kontroversi-kontroversi tersebut justru dikreasi oleh pimpinan lembaga itu sendiri.

Perihal kontroversi, betul bahwa pada periode-periode sebelumnya juga terjadi. Begitu pula pelanggaran etik. Namun, sorotan publik kali ini tajam sekali. Pada kepemimpinan KPK periode 2019-2023 ini, kontroversi pun komplet. Kelas ringan ada, kelas berat ada.

Masih lekat dalam ingatan bagaimana Ketua KPK Firli Bahuri mempertontonkan gaya hidup mewah. Dia menyewa helikopter untuk perjalanan pribadi. Tentu biayanya mahal. Berjuta-juta rupiah. Padahal kode etik KPK menggariskan insan komisi dilarang menunjukkan hedonisme. Firli dikenai sanksi teguran tertulis.

Kontroversi berikutnya datang dari wakil ketua Lili Pintauli Siregar. Kali ini kelas berat. Lili terbukti berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjung Balai, Sumatra Utara, yang saat itu sedang berkasus di KPK, M Syahrial.

Kode etik KPK tegas melarang insan komisi berhubungan dengan pihak yang beperkara. Sama dengan Firli, Lili cuma dikenai sanksi ringan. Cuma dipotong gaji pokok yang enggak seberapa.

KPK juga pernah mendapat sorotan karena menggelar rapat kerja di hotel mewah, hotel bintang lima, di Yogyakarta. Dan, akhir-akhir ini, kontroversi mencuat lagi. Pemicunya sama, unsur pimpinan. Dalam hal ini Pak Ketua, Firli.

Tak tanggung-tanggung, tiga kontroversi langsung tersaji. Pangkal soalnya yaitu himne dan mars KPK. Soal pertama ialah peluncuran himne dan mars KPK pada 17 Februari 2022. Untuk apa mars dan himne bagi KPK? Perlukah itu? Pentingkah itu? Itulah deretan pertanyaan yang mengemuka.

Bagi para pegiat antikorupsi dan mereka yang bertahun-tahun pernah bekerja di KPK tapi sekarang di luar lingkaran, himne dan mars tidak akan ada artinya. Ia tidak penting, juga tak perlu. Ia hanya sebatas gimik, sebatas seremoni yang sebenarnya useless. Tak berguna.

Pimpinan KPK tentu punya jawaban lain. Bagi mereka, himne dan mars penting dan perlu agar seluruh punggawa KPK lebih galak lagi memberantas korupsi. Menurut komposer Singgih Sanjaya, lagu mars memang untuk membangkitkan semangat. Kekuatannya ada di ketukan 2/4 yang membuat pendengar tergugah. Demikian pula bagi yang menyanyikan.

Okelah, himne dan mars KPK penting dan perlu. Pertanyaan berikutnya, kenapa ia mesti dibuat oleh Ardina Safitri, istri Firli. Ini soal kedua, persoalan yang lebih substansial.

Benar bahwa Ardina memang tidak dibayar. Dia menghibahkan himne dan mars ciptaannya itu sebagai wujud kecintaan kepada KPK. Saya yakin pula tidak ada unsur korupsi di situ. Akan tetapi, bukankah sebagai penegak hukum yang pernah menjadi role model pemberantasan korupsi harus memberikan teladan bagaimana menjauhi KKN?

Menjadikan himne dan mars ciptaan istri pimpinan KPK sebagai lagu wajib di lembaga itu tidaklah elok. Terlebih lagi, Firli atas nama KPK kemudian memberikan penghargaan kepada sang istri. Semakin tidak patut. Inilah soal ketiga.

Kalau memang pimpinan KPK ngebet ada himne dan mars, kenapa tak dilombakan saja untuk umum. Masih banyak yang cinta KPK. Tidak sedikit di antara mereka yang punya bakat menciptakan himne dan mars. Kalau KPK mau ngirit, saya yakin tak sedikit pula yang mau menciptakannya dengan sukarela.

Ada kesan, KPK menganggap dirinya masih baik-baik saja. Padahal, bandul persepsi sudah berbeda. KPK tak lagi seperti dulu sebagai lembaga yang paling dipercaya rakyat. Lihat saja hasil survei yang konsisten menunjukkan penurunan peringkat mereka.

Pada jajak pendapat terakhir yang diumumkan Desember 2021 oleh Indikator Politik Indonesia, misalnya, KPK terjerembap ke posisi 8. Mereka kalah dari TNI di posisi puncak, lalu Presiden, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, dan pengadilan.

Hanya 71% responden yang masih percaya kepada KPK. Tereduksi jauh ketimbang di 2018 yang masih 84,8%. Angka itu terus turun dari tahun ke tahun menjadi 80,5% pada 2019, lalu 73,5% setahun berikutnya. Hasil survei lain senada bahwa kredibilitas KPK menurun.

Menganggap situasi masih normal padahal sejatinya sudah tak normal sulit diterima akal. Menilai keadaan baik-baik saja padahal sebenarnya tidak baik-baik saja jelas berbahaya. Salah diagnosis pasti salah penyakit, dan ujung-ujungnya salah obat.

Hendak membangkitkan semangat demi memperbaiki citra dengan himne dan mars kiranya salah obat. Terlebih himne dan mars itu buatan keluarga pimpinan KPK. Bukannya sembuh, boleh jadi penyakit akan lebih parah. Pamor KPK bukan mustahil memburuk. Tingkat kepercayaan publik pun sangat mungkin kian anjlok.

Dijamin lebih mujarab jika pimpinan kian gigih memastikan bahwa penindakan yang dilakukan jajarannya tak surut. Pasti lebih ampuh kalau komisioner memastikan agar tuntutan untuk terdakwa di pengadilan tipikor tak lagi tiga perempat hati, apalagi setengah hati.

Saya yakin, hakulyakin, pemulihan citra KPK akan banyak terbantu jika KPK bisa segera menangkap Harun Masiku. Sudah dua tahun lebih politikus PDIP itu buron. Butuh waktu berapa lama lagi, perlu tambahan amunisi apa lagi, untuk dapat menangkapnya?

Memberantas korupsi tak perlu sensasi, apalagi kontroversi. Yang diperlukan ialah tekad dan kemauan sepenuh hati.