Headline

Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

Fokus

Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.

Penyusunan APBD Perubahan, Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tarik Ulur

Kristiadi
01/8/2025 18:31
Penyusunan APBD Perubahan, Bupati dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tarik Ulur
Kantor DPRD Kabupaten Tasikmalaya.(MI/KRISTIADI)

PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya dan Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) belum melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2025. Pasalnya keduanya belum menemukan kesepakatan, terkait pokok pikiran (pokir).

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat mengatakan, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD perubahan 2025 masih belum disepakati. Pemerintah daerah maupun DPRD belum menemukan  kesepakatan berkaitan rencana Bupati akan menggeser anggaran pokir dewan untuk infrastruktur jalan dan sarana pendidikan.

"KUA-PPAS merupakan dokumen penting dalam penyusunan APBD perubahan dan draftnya telah disampaikan Bupati sejak beberapa waktu lalu. Akan tetapi, ada beberapa hal yang belum disepakati, yakni rencana Bupati menggeser anggaran pokir dewan. Pembahasan tertunda lantaran anggota DPRD mulai ada kegiatan bimbingan teknis," katanya, Jumat (1/8).

Dia menambahkan pembahasan KUA-PPAS dalam menyusunan APBD perubahan 2025 penting untuk lima tahun ke depan. Pada intinya yang harus dilakukan ialah harmonisasi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakannya. Penyelesaian pembahasan harus dilakukan maksimal di pertengahan Agustus.

"Anggota DPRD selama ini banyak kegiatan dan rencananya akan membahas kembali Sabtu (2/8) dengan target perubahan APBD 2025 sudah dilaksanakan awal September," ujar Budi.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin mengatakan, penetapan APBD perubahan bersama DPRD tidak ada tarik ulur tapi hanya perlu menyamakan ritme. Sebelummya ada penolakan dari anggota DPRD berkaitan Pokir yang akan digeser untuk infrastruktur jalan dan ruang kelas rusak serta sarana pendidikan lainnya.

"Penolakan pokir bagi anggota DPRD tidak jadi masalah. Yang penting masyarakat tahu, Bupati Tasikmalaya-Wakil Bupati ingin memprioritaskan infrastruktur jalan dan ruang kelas memadai agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pengalihan Pokir perlu dilakukan karena di lapangan masih banyak sekolah dan jalan rusak," tandasnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner