Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WALI Kota Sukabumi yang juga kader NasDem, Ayep Zaki menyampaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi naik 64 persen per Juni Year on Year (YoY).
“Capaian PAD Kota Sukabumi pada 30 Juni 2024 itu nilainya Rp39.375.676.180. Kemudian, capaian pada 30 Juni 2025 adalah Rp64.545.776.670. Artinya di bulan Juni tahun 2024 banding dengan Juni 2025 ada kenaikan sebesar 64%,” kata Ayep dalam keterangannya, Sabtu (12/7).
Menurutnya, kenaikan ini hampir merata di semua sektor dan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Perencanaan dari mulai Desember 2024, walaupun saya belum menjabat. Teng-nya saya menjabat tanggal 3 Maret 2025. Tapi Januari hingga Februari kita sudah sosialisasi. Nah, begitu saya bulan Maret masuk, tanggal 3 saya tancap gas. Ini capaian yang memang direncanakan,” jelasnya.
Ayep menceritakan, rencana peningkatan PAD sudah disusun sejak 10 Desember 2024 saat ia ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilkada. Saat itu, ia langsung meminta data struktur keuangan.
“Setelah ditetapkan, saya langsung menghadap kepada Pj Wali Kota Sukabumi, ingin melihat struktur keuangan. Saya lihat semua strukturnya, di situ tercantum Rp81 miliar,” ujarnya.
Angka Rp81 miliar itu menjadi tolok ukur peningkatan fiskal daerah. Ia optimistis PAD tahun 2025 bisa naik menjadi Rp120 miliar jika tren positif tetap terjaga.
“Kalau tren positif kinerja wali kota ini bisa dipertahankan, capaian selama bulan Maret, April, Mei, Juni bisa dipertahankan hingga Desember ini, maka tahun 2025 PAD kita dari Rp81 miliar optimistis bisa naik jadi Rp120 miliar,” tuturnya.
Ayep menargetkan sekitar Rp40 miliar PAD tambahan hingga akhir tahun. Untuk mencapainya, ia akan memperbaiki beberapa sektor pendapatan, termasuk pajak rumah makan, hotel, reklame, billboard, parkir, dan retribusi pasar.
“Ada beberapa yang akan kita perbaiki. Kita akan perbaiki normalisasi BPJT dari hotel, reklame, billboard, parkir. Dari pasar juga restribusi pasar cukup kecil, mungkin juga tidak bayar ya. Pasar Pelita, Pasar Gudang, Pasar Degung, termasuk Pasar eks Terminal Lama, Pasar Lembursitu, semua potensi-potensi kita akan gali,” paparnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Konstruksi berpikir kita atau desain kita di kota ini, bagaimana pemerintah kota mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Ada infrastruktur fisik, tapi ada infrastruktur untuk kepentingan hidup, isi perut,” ujarnya.
Ayep menjelaskan insentif kepada warga bersumber dari PAD, bukan DAK atau bantuan keuangan lain.
“Insentif ini sumbernya dari PAD, enggak bisa dari DAK, enggak bisa dari bankeu,” tegasnya.
Pihak yang berhak mendapat insentif dari APBD di antaranya RT/RW, guru ngaji, koordinator guru ngaji, marbot, koordinator marbot, linmas, posyandu, dan rencana insentif untuk guru madrasah diniyah di 2026.
Sebagai simulasi, ia menyebut data BPS yang mencatat angka kemiskinan 7 persen atau sekitar 25.000 orang. Menurutnya 25.000 penerima ini apabila diberikan insentif Rp1 juta, maka total yang harus dikucurkan Pemkot Sukabumi Rp25 miliar.
Dan apabila nantinya membutuhkan insentif lebih dari 25.000, misalkan 50.000, maka insentifnya menjadi Rp50 miliar. Menurutnya begitu uang tersebut diserahkan dalam bentuk insentif pasti dibelanjakan. Dengan dibelanjakan maka akan efek domino menjadi kenaikan belanja masyarakat. Sama dengan menjadi pertumbuhan ekonomi.
“Satu sisi kita memberikan insentif kepada masyarakat, pada sisi lain untuk menaikkan konsumsi masyarakat sehingga di situ ada kenaikan ekonomi,” pungkasnya. (I-3)
Pembaruan sarana ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
Guna menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api, sejumlah perjalanan KA yang seharusnya melintasi jalur terdampak sementara dialihkan melalui jalur Daop 2 Bandung
Larangan study tour ini bukan sekedar mengikuti perintah atasan, dalam hal ini Gubernur Jabar, tapi sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi ekonomi warga
Temuan ini diyakini menjadi bukti kuat bahwa wilayah Gunung Tangkil dulunya merupakan bagian dari jalur perdagangan maritim antara Nusantara dan Tiongkok.
Kantor Bersama Satgas Percepatan Progtam MBG ini nantinya dijadikan tempat untuk para SPPG dalam mengecek dan berkoordinasi terkait kelancaran Program MBG di Kabupaten Bandung.
Dari 4.600 dapur gizi nasional yang bakal dibangun di Jabar, 4.000-an di antaranya sudah siap untuk dimulai pengerjaannya.
Pemerintah daerah maupun DPRD belum menemukan kesepakatan berkaitan rencana Bupati akan menggeser anggaran pokir dewan untuk infrastruktur jalan dan sarana pendidikan.
Tantangan dunia kerja dan pendidikan di masa depan menuntut generasi muda Indonesia untuk mampu berkomunikasi secara global.
Gelombang pasang terjadi sejak Senin (28/7). Ketinggian gelombang mencapai 3-4 meter.
Hasil pemeriksaan darah dari sapi milik peternak yang diambil sampelnya menunjukan adanya kurang kalsium dan energi.
DPRD tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
Koperasi harus menjadi ujung tombak ekonomi kerakyatan, bukan lagi dianggap sebagai entitas ekonomi yang tertinggal
Direktorat Reserse Narkoba juga menyita obat keras tertentu sebanyak 5,7 juta butir dan psikotropika 2.580 butir.
Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan harus dijaga serta dilestarikan.
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pengalaman digital yang relevan dan memberdayakan bagi masyarakat
WILAYAH Kamchatka, Rusia, diguncang gempa besar pada Rabu (30/7).
Pemberian KIA merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan identitas kepada anak sejak dini.
Di Indonesia, hanya 1% penduduk yang mampu menguasai 58% hak atas tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved