Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Pengusaha Bordir di Tasikmalaya Menolak Kenaikan PPN 12%

Kristiadi
22/12/2024 21:52
Pengusaha Bordir di Tasikmalaya Menolak Kenaikan PPN 12%
Perajin bordir di Tasikmalaya mengaku keberatan dengan kenaikan PPN 12%.(MI/KRISTIADI)

PENGUSAHA bordir di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akan terkena dampak kenaikan tarif pajak penambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut terjadi di tengah daya beli masyarakat yang lesu dan ekonomi yang masih lemah.

Seorang pengusaha bordir Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jenal Mutaqin mengatakan, usaha bordirnya sudah puluhan tahun didirikan. Usahanya sempat turun drastis saat pandemi Covid-19.

"Sekarang ini masih lesu, karena daya beli masyarakat juga turun. Rencana kenaikan PPN menjadi 12% yang diberlakukan mulai 1 Januari 2025 dipastikan menjadi beban berat," tandasnya, Minggu (22/12).

Kenaikan PPN, lanjutnya, akan makin berat bagi pengusaha bordir di Tasikmalaya. Dampaknya akan meluas terutama akan banyak penganguran, dan masyarakat akan terbebani terutama para pelaku UMKM.

Menurut dia, pengusaha sangat kerepotan. Saat ini semua harga dan bahan baku terus naik. Selain itu juga ada kenaikan upah minimum Kota (UMK) 2025 yang mencapai Rp2,8 juta.


"Kenaikan PPN 12% akan berdampak langsung pada kelompok menengah ke bawah. Sekarang juga sudah merasakan seperti bahan bakar naik dan pendapatan sehari-hari sudah mengalami penurunan," tambahnya.

Dia menegaskan para pengusaha bordir menolak kenaikan PPN 12%. Dia berharap keputusan ini bisa ditunda dan didialogkan lagi.

Sementara itu, perajin sandal Tamansari, Utang menambahkan kenaikan PPN akan memperburuk penghasilan pelaku usaha kecil. "Kondisi sekarang bahan baku, BBM terus merangkak naik, sedangkan penghasilan belum maksimal. Ini akan jadi beban bagi para perajin kecil, yang akan membuat kami makin terpuruk, setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19," tandasnya.

Dia meminta pemerintah memikirkan kembali kebijakan kenaikan itu. "Kenaikan akan menjadi beban rakyat dan memperluas kemiskinan."



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner