Tarif PPN Jadi 12%, IKPI Minta Keseimbangan Iklim Pajak

KENAIKAN tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dipandang sebagai upaya untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Melalui penaikan tarif itu, pemerintah dinilai memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna memenuhi kebutuhan pembiayaan beragam program yang akan dijalankan.

Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jetty menuturkan, pihaknya menghargai keputusan pemerintah tersebut. Namun,ia menekankan agar pengambil kebijakan untuk bisa memastikan aspek pelaksanaannya. “Pelaksanaannya harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban pajak dan kemudahan bagi wajib pajak, serta program penyanggah ekonomi berupa stimulus ekonomi maupun fiskal dijalankan dengan baik dan tepat,” ujarnya di Jakarta, Kamis (19/12).


Jetty menambahkan, aspek transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha juga diperlukan dalam masa perubahan ketentuan tersebut. Menurutnya, sosialisasi yang lebih intensif akan banyak membantu masyarakat dan dunia usaha dalam mempersiapkan diri menghadapi perubahan tarif PPN.

IKPI, lanjutnya, sebagai asosiasi yang memiliki peran strategis dalam pendampingan pajak, akan terus mendukung implementasi kebijakan tersebut dengan memberikan edukasi dan bimbingan kepada wajib pajak, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kenaikan tarif PPN juga diharapkan dapat mendorong perbaikan struktur perpajakan di Tanah Air. Itu diharapkan terwujud melalui penciptaan iklim usaha yang lebih adil, serta menjadi kesempatan untuk memperbaiki kemajuan sistem pelayanan publik melalui pendapatan negara yang lebih optimal.

“Dengan adanya peningkatan tarif PPN, IKPI berkomitmen untuk mendampingi pemerintah dalam proses transisi ini, serta terus berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan perpajakan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi,” kata Jetty. (J-3)