Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH Kabupaten Kuningan membatalkan kegiatan Jalsah Salanah jamaah Ahmadiyah Indonesia yang akan digelar di Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana.
Saat melakukan koordinasi dengan jamaah Ahmadiyah di Desa Manislor penjabat (PJ) Bupati Kuningan, Agus Toyib mengklaim bahwa jamaah Ahmadiyah bersedia untuk membatalkan kegiatan tersebut demi kondusivitas. Selanjutnya untuk jamaah yang berasal dari luar kota pun sudah kembali ke daerahnya masing-masing.
"Fasilitas yang digunakan untuk kegiatan ini pun sudah dibongkar," tutur Agus, Jumat (6/12).
Saat disinggung mengenai keberatan sejumlah pihak terkait pelarangan kegiatan Jalsah salanah ini, Agus mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan hanya menegakkan aturan yang sudah ada.
"Kita memiliki Peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Jawa Barat," ungkapnya.
Dalam salah satu pasal berbunyi bahwa melarang aktivitas jamaah Ahmadiyah dalam bentuk apapun sepanjang terkait dengan penyebaran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam.
Selain itu ada pula surat keputusan bersama atau SKB dari 3 kementerian yaitu Kementerian agama, Kejaksaan dan kementerian dalam negeri yang membatasi kegiatan jamaah Ahmadiyah di Indonesia.
"Kita hanya menegakkan aturan itu saja," tegas Agus.
Seperti diketahui pelarangan kegiatan Jalsah Salanah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan setelah melakukan rapat dengan forum komunikasi pimpinan daerah l, tokoh agama dan tokoh masyarakat pada Rabu (4/12). Hasilnya, mereka melarang kegiatan Jalsah Salanah jamaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Manislor yang rencananya digelar pekan ini.
Aparat keamanan pun melakukan blokade yaitu menutup jalan masuk menuju Desa Manislor. Setiap kendaraan dari luar kota yang akan masuk ke desa diputarbalikkan kembali.
Sementara itu Buldan Burhanudin dari kehumasan JAI mengaku bingung dengan pelarangan kegiatan Jalsah Salanah ini.
"Kami melakukannya di rumah sendiri, di tanah sendiri, tidak di rumah orang lain dan biaya juga biaya sendiri," ungkapnya.
Dia mengaku, mereka tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi.
Di sisi lain, Ahmadiyah merupakan organisasi resmi yang berbadan hukum dan terdaftar dalam berita acara negara sejak 1953. "Sampai sekarang pun tidak dibubarkan," tutur Buldan.
Ini menunjukkan bahwa Ahmadiyah juga memiliki hak yang sama dengan organisasi lain di Indonesia.
Sebelum kegiatan, lanjut Buldan, mereka sudah melakukan sosialisasi dan memberitahu mengenai kegiatan ini dan berapa jumlah yang akan datang. Bahkan pimpinan pemerintah daerah pun bersedia untuk datang dan memberikan sambutan pada kegiatan tersebut.
"Tahun lalu wakil bupati juga menyambut. Pada 2023 lancar, tidak ada masalah. Tahun ini kenapa jadi masalah," tutur Buldan.
Kepastian itu sekaligus menjawab isu yang beredar bakal adanya penutupan tempat tersebut.
Sejak pagi terjadi antrean panjang para pelamar di sepanjang bahu ruas jalan protokol tersebut. Panjang antrean mencapai 200 meter lebih.
PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat hadir memastikan pasokan listrik tetap aman, stabil, dan tanpa gangguan sepanjang acara.
Kehadiran TMC Eternal Home merupakan langkah konkret menghormati hak dasar setiap warga negara untuk mendapat pelayanan yang layak hingga akhir hayat
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
MPLS di sekolah luar biasa dimulai dengan suasana senang dan menyenangkan
Sistem zonasi dalam PPDB dapat membatasi pilihan oran tua.
Kota Cirebon menjadi salah satu dari 65 tempat percontohan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia
Bank bjb berkomitmen terus mendukung Program 3 Juta Rumah
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang digelar secara serentak di setiap daerah dimulai Senin (14/7).
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sunda menjadi salah satu suku terbesar di Tanah Air, tapi masih membutuhkan banyak saudagar untuk memperkuat posisinya.
Sejauh ini masih ada situasi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua, ditambah terbatasnya pengetahuan politik yang masih jadi kendala.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Pelaksanaan MPLS ditekankan agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
Prevalensi stunting secara nasional memang sudah turun. Kini berada di angka 19,8%. Tapi kuncinya ada di Jawa Barat, karena populasinya terbesar.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved