Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, kembali meminta ASN termasuk tenaga honorer untuk netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada.
“Meskipun tenaga honorer bukan termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN), namun mereka secara hak mendapatkan gaji yang bersumber dari anggaran daerah. Untuk itu, tenaga honorer harus mengedepankan sikap netral saat masa kampanye pilkada 2024," ungkapnya, Selasa (8/10).
Dia mengaku sudah mengeluarkan surat edaran beberapa waktu lalu dan meminta netralitas ASN, baik PNS, PPPK, juga tenaga honorer.
Baca juga : Pilkada Sampang, Mahasiswa Minta APH Tetap Jaga Komitmen Netralitas
Untuk menjaga netralitas, Wahyu meminta kepada setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat memantau tenaga honorer. "Sudah kami sampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memantau semua pegawai yang ada di perangkat daerah masing-masing termasuk di kecamatan supaya jangan sampai ada pegawai yang mendukung salah satu paslon."
Dia juga meminta pemantauan dilakukan di media sosial tenaga honorer.
Sanksi tegas juga mengancam tenaga honorer yang terbukti mendukung salah satu paslon. Di antaranya ialah pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sanksi terberat bisa diberhentikan. Untuk ASN sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
Langkah cepat dan taktis ini diperlukan mengingat pentingnya penyelematan semua pihak terkait Bandung Zoo
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait upaya efisiensi penggunaan bahan bakar di tengah dampak konflik global.
Kedua kandidat itu ialah anggota DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin dan anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat, yang jug Ketua AMPI Jawa Barat.
Sang bocah, sehari-harinya memungut plastik dan sampah untuk menyambung kehidupannya.
Tekad itu diungkapkan KDM di depan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa dan Wakil ketua DPRD Jabar Ono Surono.
Berkaitan dengan potensi terjadinya kemarau, Asep menegaskan, BPBD masih menunggu informasi lebih lanjut dari BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Barat.
ATAS nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rasa duka mendalam atas wafatnya dokter muda karena tertular campak saat bertugas di Kabupaten Cianjur.
SISTEM kerja work from home (WFH) bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN) sudah diterapkan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sejak dua bulan terakhir.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, dan hingga pukul 22.10 WIB petugas telah memasuki tahap pendinginan setelah api berhasil dikendalikan.
Dengan anggaran sebesar itu, tingkat kemantapan jalan ditargetkan bisa meningkat hingga 82%.
Dalam masa liburan Lebaran 2026 di Jawa Barat telah terjadi kontradiksi antara ledakan kunjungan wisatawan dengan kualitas pelayanan di lapanga
UPAYA pemberdayaan ekonomi perempuan kembali mendapat sorotan, kali ini melalui pendekatan yang tidak biasa dengan menggabungkan keterampilan kuliner dengan teknologi digital.
KDMP bukan sekadar unit usaha, melainkan instrumen negara untuk memastikan redistribusi kekayaan
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon tumbang dan mengalangi jalan protokol hingga sebagian jalan tergenang banjir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved