Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENJABAT Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, kembali meminta ASN termasuk tenaga honorer untuk netral dan tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada.
“Meskipun tenaga honorer bukan termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN), namun mereka secara hak mendapatkan gaji yang bersumber dari anggaran daerah. Untuk itu, tenaga honorer harus mengedepankan sikap netral saat masa kampanye pilkada 2024," ungkapnya, Selasa (8/10).
Dia mengaku sudah mengeluarkan surat edaran beberapa waktu lalu dan meminta netralitas ASN, baik PNS, PPPK, juga tenaga honorer.
Baca juga : Pilkada Sampang, Mahasiswa Minta APH Tetap Jaga Komitmen Netralitas
Untuk menjaga netralitas, Wahyu meminta kepada setiap kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat memantau tenaga honorer. "Sudah kami sampaikan kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk memantau semua pegawai yang ada di perangkat daerah masing-masing termasuk di kecamatan supaya jangan sampai ada pegawai yang mendukung salah satu paslon."
Dia juga meminta pemantauan dilakukan di media sosial tenaga honorer.
Sanksi tegas juga mengancam tenaga honorer yang terbukti mendukung salah satu paslon. Di antaranya ialah pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Sanksi terberat bisa diberhentikan. Untuk ASN sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.
Keputusan tersebut dianggap akan membunuh sekolah-sekolah swasta yang saat ini saja tengah sekarat karena kekurangan murid.
KONDISI darurat tengah dialami Jawa Barat dalam hal pendidikan. Angka putus sekolah di provinsi ini sangat tinggi.
Jumlah bantuan yang diserahkan mencapai Rp150 juta. Selanjutnya bantuan akan didistribusikan melalui cabang PPPOS yang ada di daerah.
Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) hadirkan solusi inovatif ketimpangan ekonomi desa lewat budidaya maggot modular di Kampung Ilmu, Purwakarta.
FRAKSI Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima kunjungan kehormatan delegasi Labor Party Australia (Victoria Parliament).
Dedi sudah mengeluarkan surat edaran untuk menjamin setiap warga agar dilayani dengan baik oleh rumah sakit.
Salah satu yang sudah mulai mengimplementasikan sekolah swasta gratis yaitu Kota Depok. Kabupaten Cianjur pun berharap bisa secepatnya.
Mitembeyan dalam bahasa Sunda berarti ngamimitian merupakan tradisi leluhur sebagai bentuk penghormatan dan doa sebelum memulai kegiatan besar.
Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari mulai Senin (30/6) hingga Minggu (14/7) di Kecamatan Taraju dan Kecamatan Salawu.
Direncanakan kuota untuk Sekolah Rakyat tingkat SD sebanyak 50 siswa dan mereka akan dibagi ke dua kelas
KDM mengusulkan agar dilakukan pelepasan aset terhadap bangunan yang dibangun menggunakan APBD Kota Bandung itu.
Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak, mencegah stunting, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak
Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandung dan Dinas Kesehatan Kota Bandung, perusahaan menggelar program kolaboratif bertajuk “Gerakan Berantas Nyamuk Bersama
Berbeda dengan pinjaman daring legal, pinjol ilegal memiliki banyak bahaya. Mulai dari akses ke seluruh data yang ada di telepon seluler nasabah, hingga total pengembalian yang tidak terbatas.
Koperasi Desa Merah Putih harus mendapat dukungan akses yang memadai terhadap layanan logistik yang luas, andal dan modern
GUSDURIAN Sukabumi Raya mengecam aksi intoleransi di Kampung/Desa Tangkil Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Direktur Utama RSUD Cibabat, Sukwanto Gamalyono membantah lambatnya penanganan pasien yang viral di media sosial tersebut
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved