Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pilkada Sampang, Mahasiswa Minta APH Tetap Jaga Komitmen Netralitas

Golda Eksa
02/10/2024 12:45
Pilkada Sampang, Mahasiswa Minta APH Tetap Jaga Komitmen Netralitas
Koalisi Mahasiswa Madura meminta APH tetap menjaga netralitas dalam Pilkada Sampang .(Ist)

KOORDINATOR Koalisi Mahasiswa Madura Alfarisi menyebut sengkarut netralitas aparat penegak hukum (APH) dalam proses politik pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terus menguat.

Menurut Alfarisi, beberapa kelompok masyarakat sangsi dengan komitmen APH untuk bersikap netral dan profesional dalam kontestasi politik lima tahunan di Sampang. Pasalnya, ada sejumlah peristiwa ‘tak wajar’ yang mengindikasikan dugaan intervensi APH dalam proses politik di Sampang.

"Misalnya, pemanggilan sejumlah kepala desa di Sampang oleh Polres Sampang terkait klarifikasi alokasi dana desa. Undangan klarifikasi oleh Polres Sampang ini terkesan begitu tiba-tiba di tengah momentum kompetisi politik yang alot. Sehingga, publik menduga ada indikasi politis dalam proses hukum tersebut," kata koordinator Mahasiswa Madura Alfarisi, Rabu (2/10).

Baca juga : Netralitas Aparat Penegak Hukum Penting Kawal Pilkada

Selain itu, publik juga dikagetkan dengan beredarnya potongan video yang memperlihatkan oknum Polres Sampang tengah bertemu dalam ruangan bersama salah satu kandidat Pilkada Sampang. Menurut Alfarisi, jika video yang beredar benar, itu menyalahi sejumlah aturan perundangan tentang netralitas dan profesionalitas Polri. Selain akan mencemarkan muruah korps, peristiwa tersebut potensial akan menyulut konflik horizontal masyarakat.

"Intervensi politik dan praktik yang memihak menyalahi sejumlah aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya netralitas dan profesionalitas APH ini bisa dilacak dari banyaknya produk hukum dan perundangan yang mengatur," tutur Alfarisi.

Karena itu, kata dia, Koalisi Mahasiswa Madura mendesak APH untuk konsisten dengan komitmen dan kewajiban konstitusionalnya untuk bersikap netral dan profesional. Proses hukum yang melibatkan sejumlah kepala desa di Sampang juga wajib ditunda hingga pencoblosan Pilkada Sampang usai.

Pihaknya meminta agar dihentikan sementara pemanggilan kepala desa di Sampang hingga proses politik Pilkada Sampang 2024 usai. "Mendesak Polres Sampang untuk tetap menjaga komitmen netralitas dalam proses Pilkada Sampang 2024. Mendesak Polres Sampang menggelar giat sosialisasi terbuka tentang netralitas dan profesionalitas menyambut Pilkada Sampang 2024," tutupnya. (J-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eksa
Berita Lainnya