Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KOORDINATOR Koalisi Mahasiswa Madura Alfarisi menyebut sengkarut netralitas aparat penegak hukum (APH) dalam proses politik pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, terus menguat.
Menurut Alfarisi, beberapa kelompok masyarakat sangsi dengan komitmen APH untuk bersikap netral dan profesional dalam kontestasi politik lima tahunan di Sampang. Pasalnya, ada sejumlah peristiwa ‘tak wajar’ yang mengindikasikan dugaan intervensi APH dalam proses politik di Sampang.
"Misalnya, pemanggilan sejumlah kepala desa di Sampang oleh Polres Sampang terkait klarifikasi alokasi dana desa. Undangan klarifikasi oleh Polres Sampang ini terkesan begitu tiba-tiba di tengah momentum kompetisi politik yang alot. Sehingga, publik menduga ada indikasi politis dalam proses hukum tersebut," kata koordinator Mahasiswa Madura Alfarisi, Rabu (2/10).
Baca juga : Netralitas Aparat Penegak Hukum Penting Kawal Pilkada
Selain itu, publik juga dikagetkan dengan beredarnya potongan video yang memperlihatkan oknum Polres Sampang tengah bertemu dalam ruangan bersama salah satu kandidat Pilkada Sampang. Menurut Alfarisi, jika video yang beredar benar, itu menyalahi sejumlah aturan perundangan tentang netralitas dan profesionalitas Polri. Selain akan mencemarkan muruah korps, peristiwa tersebut potensial akan menyulut konflik horizontal masyarakat.
"Intervensi politik dan praktik yang memihak menyalahi sejumlah aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya netralitas dan profesionalitas APH ini bisa dilacak dari banyaknya produk hukum dan perundangan yang mengatur," tutur Alfarisi.
Karena itu, kata dia, Koalisi Mahasiswa Madura mendesak APH untuk konsisten dengan komitmen dan kewajiban konstitusionalnya untuk bersikap netral dan profesional. Proses hukum yang melibatkan sejumlah kepala desa di Sampang juga wajib ditunda hingga pencoblosan Pilkada Sampang usai.
Pihaknya meminta agar dihentikan sementara pemanggilan kepala desa di Sampang hingga proses politik Pilkada Sampang 2024 usai. "Mendesak Polres Sampang untuk tetap menjaga komitmen netralitas dalam proses Pilkada Sampang 2024. Mendesak Polres Sampang menggelar giat sosialisasi terbuka tentang netralitas dan profesionalitas menyambut Pilkada Sampang 2024," tutupnya. (J-2)
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan situasi pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur kini telah kondusif pasca 'Insiden Ketapang'
Insiden ketapang yang terjadi pada 17 November 2024 bermula saat H Slamet Junaidi (Calon Bupati Sampang nomor 2) berkunjung ke Padepokan Babussalam milik Kiai Mualif sekitar pukul 14:30 WIB.
POLISI mengungkap motif pembacokan di Desa Ketapang Laok, Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu yang menewaskan seseorang bernama Jimmi Sugito Putra.
Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator yang dihitung dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi.
Keberadaan Alun-alun Trunojoyo yang merupakan mahakarya Bupati H Slamet Junaidi juga memantik nilai ekonomis bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM)
Rudy Arifianto yang sudah menjabat hampir satu tahun diingatkan untuk segera melakukan upaya nyata membenahi Sampang.
Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah setelah kehilangan dua unit sepeda motor
Polres Tasikmalaya membuat inovasi-inovasi dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mudik.
Untuk mendapatkan pelayanan itu, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon pelayanan di masing-masing polsek terdekat.
Kegiatan tersebut sebagai langkah humanis Polri dalam mendekatkan hubungan langsung ke masyarakat, sekaligus melakukan kampanye tertib berlalu lintas untuk keselamatan berkendara.
Bantuan bagi warga terdampak bencana tersebut, selain untuk meringankan beban para korban, juga untuk membantu pemulihan kondisi pascabencana.
Petugas menyita barang bukti satu unit mobil truk Mitsubishi warna kuning, satu buah BPKB dan STNK kendaraan curian, serta dua pucuk senjata api rakitan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved