Netralitas Aparat Penegak Hukum Penting Kawal Pilkada

KETUA Front Pemuda Madura (FPM) Muchlas Samorano merespons isu soal kekhawatiran netralitas aparat penegak hukum (APH) jelang Pilkada Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

"Bukan tanpa sebab, ada dugaan sejumlah kepala desa dan kepala dinas di Kabupaten Sampang yang tiba-tiba dipanggil Polres untuk dimintai keterangan klarifikasi soal anggaran Dana Desa," kata Muchlas, Minggu (15/9). 

Menurut dia, kejanggalan ini mencuat karena merupakan kali pertama adanya pemeriksaan pertanggung jawaban dana desa oleh Polres Sampang, apalagi pemanggilan ini berdekatan dengan pencoblosan Pilkada Sampang 2024. 

Baca juga :  Jelang Pilkada, Jokowi Minta TNI-Polri Jaga Netralitas

Menurutnya, masyarakat mengendus dugaan indikasi politis dan pelanggaran undang-undang oleh APH. Pemeriksaan terkait distribusi anggaran dana desa kepada sejumlah kepada desa di Sampang membuat publik Sampang curiga APH tidak netral, diskriminatif, dan politis.

"APH, termasuk juga Polres Sampang, harus bersikap netral dan hati-hati menjaga muruah Polri jelang proses politik Pilkada Sampang. Jangan sampai proses penegakan hukum bercampur dengan proses politik yang justru terkesan menguntungkan salah-satu paslon. Padahal, semua mafum netralitas Polri dalam setiap proses politik merupakan hal yang mutlak, tak bisa ditawar, " kata dia. 

Front Pemuda Madura mendorong Polres Sampang bersikap netral dan profesional dengan menunda proses penyelidikan dan klarifikasi tentang pertanggungjawaban dana desa kepala hingga usai pencoblosan pada 27 November mendatang. 

Baca juga : Diduga Tidak Netral di Pilkada, ASN Jepara Diperiksa BKD dan Bawaslu

"Bukan tidak mungkin, peristiwa pemanggilan sejumlah kepala desa oleh Polres Sampang membuat polarisasi dukungan politik makin meruncing yang justru berakibat memecah belah masyarakat ke dalam kubangan disintegrasi, permusuhan, dan perpecahan.'

Ia menilai Pilkada 2024 Kabupaten Sampang akan menjadi momentum menarik, bukan sekadar karena dinamika elektoral Sampang yang sangat kompetitif. Tetapi, menjadi koherensi logis dengan hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat Sampang ke depan. 

"Karena itu, tantangan Pilkada 2024 Kabupaten Sampang kiranya menjadi konsentrasi tidak hanya bagi penyelenggara, tetapi juga warga Sampang. Masyarakat mesti menjaga kompetisi elektoral di Sampang bukan sekadar menjadi party democracy, tetapi lebih substantif pada masa depan kesejahteraan masyarakat Sampang lima tahun ke depan," tandasnya. (J-2)