Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meningkatkan pengawasan partisipatif selama masa kampanye Pilkada 2024. Pengawasan tak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga secara siber dengan menyasar konten berbasis internet.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Asep Tandang Suparman, mengatakan
pengawasan partisipatif merupakan bentuk upaya mengawasi jalannya masa
kampanye agar tak terjadi pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan mengacu
kepada Peraturan Bawaslu Nomor 6/2024.
"Jadi, jajaran Bawaslu, Panwaslu kecamatan, hingga pengawasan desa dan
kelurahan melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu, dalam upaya
pencegahan pelanggaran selama masa kampanye dan sengketa proses pemilihan, kami Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan kepada tim kampanye pasangan calon," katanya, Kamis (26/9).
Baca juga : Petahana Cuti Kampanye, Wabup Cianjur Tb Mulyana Syahrudin Jabat Plh Bupati
Tahapan masa kampanye pasangan calon peserta Pilkada 2024 dimulai pada 25 September 2024. Dia menegaskan, sampai saat ini Bawaslu belum menerima adanya laporan dugaan pelanggaran.
"Sejauh pelaksanaan masa kampanye yang dimulai sejak kemarin (Rabu, 25
September 2024), kami belum menerima laporan dugaan pelanggaran," terangnya.
Sementara berkaitan pengawasan di media sosial, Asep menuturkan, mengacu Peraturan KPU Nomor 13/2024. Jadi, setiap pasangan calon bisa mendaftarkan akun resmi media sosial ke KPU Kabupaten Cianjur.
Baca juga : Circle Muda Cianjur Kampanyekan Politik Riang Gembira pada Pilkada 2024
"Dalam hal ini kita akan melakukan pengawasan secara aktif di dalam
konten-konten media sosial tersebut. Kami sudah membentuk tim fasilitasi pengawasan konten internet, termasuk di dalamnya media sosial," pungkas dia.
Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Fikri Audah Nsy, mengatakan tahapan masa kampanye pasangan calon pada Pilkada 2024 berlangsung pada 25 September-23 November 2024. Kampanye merupakan kegiatan memperkenalkan pasangan calon dan program, visi dan misi.
"Masa kampanye ini jadi momentum penting meningkatkan kualitas pendidikan pemilih sehingga mereka bisa datang ke TPS untuk memilih calon pemimpin daerah lima tahun ke depan," katanya.
BSS 2025 Menjadi forum strategis pemerintah, akademisi, dan dunia usaha untuk mempercepat tata kelola dan infrastruktur hijau Indonesia
PRODUKSI garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terhambat faktor cuaca. Padahal harga garam saat ini dihargai cukup tinggi.
Bulan ini penuh warna, promo menarik, dan aktivitas seru yang pastinya bikin momen Anda semakin berkesan!
SEEKOR macan tutul terjebak di salah satu ruang di Balai Desa Kutamandarakan, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan.
Kegiatan ini menutup seri pelatihan yang sebelumnya telah digelar di Palembang, Makassar, Lombok, Bali, dan Medan
Penggerebekan dilakukan di Bebedahan II, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya.
Pelaku ditangkap beserta barang bukti berupa ratusan butir obat-obatan terlarang yang dibawanya.
Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat masih terpenuhi dengan baik.
Hasil pantauan di Pasar Cibadak, harga beras relatif masih cukup stabil. Harganya berada di kisaran Rp14 ribu per kilogram untuk beras jenis medium.
Objek lelang tersebut berasal dari eksekusi sitaan pajak, tegahan kepabeanan dan cukai, serta penghapusan Barang Milik Negara.
Pencocokan lahan yang dilakukan juru sita dari Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung itu mendapat penolakan warga atau pihak termohon
Pemerintah daerah harus menghindari korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Pos Indonesia menjadikan HUT kali ini sebagai momentum untuk terus belajar, beradaptasi, dan melahirkan karya terbaik.
SELAIN Sesar Lembang, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, (Jabar) adanya sumber gempa lain.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi rupanya gentar saat digugat oleh delapan organisasi sekolah swasta terkait jumlah siswa maksimal dalam rombongan belajar (rombel).
Walhi Jabar berpendapat bahwa pembongkaran tidak dilakukan secara menyeluruh dan cendrung menyasar pedagang kecil.
Program ini sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan yang humanis melalui penyelesaian masalah secara musyawarah dan berlandaskan kearifan lokal
Uji publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved