Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Jawa Barat Sediakan 300 Ribu Bangku di SMA, SMK dan SLB Negeri

Sumariyadi
08/5/2024 19:28
 Jawa Barat Sediakan 300 Ribu Bangku di SMA, SMK dan SLB Negeri
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menandatangani komitmen bersama dengan anggota Forkopimda Jawa Barat saat melakukan Kick Off PPDB(DOK/PEMPROV JAWA BARAT)

SEBANYAK 300 ribu siswa lulusan SMP akan diterima di SMA negeri, SMK negeri dan SLB negeri di Jawa Barat tahun ini. Jawa Barat mulai membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2024 pada 3 Juni.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya mengungkapkan teknis PPDB 2024 relatif sama dengan tahun sebelumnya, meski ada beberapa perubahan. Pada 2023, pemanfaatan aplikasi Sapwarga baru dapat dilakukan tahap ke-2. Sementara tahun ini sudah bisa dilakukan sejak  tahap 1, termasuk di laman Dinas Pendidikan Jabar.

Dia menegaskan, tindakan tegas akan diberlakukan jika ada pihak yang mengikuti PPDB dengan cara-cara diluar aturan. "Kalau itu dilakukan pegawai Pemprov Jabar, maka yang memproses pemprov. Tapi kalau perbuatannya berupa pidana, misal pemalsuan dan sebagainya, prosesnya bukan di internal kami. Kita akan sesuaikan dengan ketentuan," ungkapnya.

Baca juga : Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB 2024 di Jawa Barat mulai Berproses

Tahun ini, lanjutnya, PPDB SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat masih menghadapi masalah dengan sebaran sekolah yang belum merata. Dari 627 kecamatan di Jawa Barat, ada 128 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri, SMK negeri maupun SLB negeri.

"Untuk itu, dalam jalur zonasi, kita memberikan kuota khusus terhadap 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri. Jadi nanti ada kuota khusus di kecamatan yang berdampingan dengan kecamatan tersebut," kata Wahyu.

Pihaknya akan mengumumkan kuota di kecamatan tersebut. Jumlahnya akan ditambahkan ke keluarga ekonomi tidak mampu. "Jadi kalau tahun lalau sebanyak 12%n, sekarang di 15%," imbuhnya.

Wahyu memaparkan untuk keluarga ekonomi tidak mampu, ada keberpihakan terhadap kemiskinan ekstrem. "Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, untuk keluarga miskin, kita terapkan semacam jalur undangan. Kita langsung masukkan ke sekolah terdekat," ujarnya.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Sugeng
Berita Lainnya

Bisnis

Wisata
Kuliner