Manifesto Bandung Menyoal Demokrasi dan Kemunduran Reformasi

MANTAN pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengaku sedih atas penggunaan aparat untuk menaklukan lawan politik. Mereka melakukan intervensi kepada semua elemen negara, termasuk penyelenggara pemilu, juga menaklukan lawan politik serta parpol.

Dia menambahkan saat ini terjadi penurunan marwah Mahkamah Konstitusi, karena terkesan bisa diatur-atur. Keponakan pun bisa lolos karena sang paman. "Padahal, MK diandalkan sebagai wasit pada Pemilu 2024. Apabila MK tidak bisa kita percaya, maka keputusannya bisa tidak dituruti," tegasnya.

Dia mengaku ingin sekali menjaga MK untuk menjadi wasit yang bersih. "Saya merasa sudah tidak ada lagi rasa malu. Kekhawatiran terbesar dari pelaksanaan Pemilu 2024 adalah intervensi yang seharusnya tidak terjadi."

Sebelumnya, sejumlah aktivis menghadiri Pasamoan Masyarakat Sipil Jabar “Menyoal Rungkadnya Demokrasi dan Mundurnya Reformasi ke Titik Nol” di Sultan Agung Resto, Kota Bandung. Mereka bersepakat Membacakan Manifesto Bandung skandal hukum dan konstitusi lewat kolusi dan nepotisme.

Kegiatan ini dihadiri antara lain oleh Bivitri Susanti (akademisi dan pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan/PSHK), Faisal Basri (Ekonom Senior INDEF), Ikrar Nusa Bhakti (Profesor Peneliti BRIN), Eep Saefulloh Fatah (CEO Polmark Indonesia), Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara FH Unpad), dan Usman Hamid (Aktivis HAM dan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia).

Koordinator acara, Herry Dim melihat Indonesia sedang mengalami krisis legitimasi karena lembaga-lembaga demokrasi dikendalikan oleh kepentingan dinasti untuk melanggengkan kekuasaan.

“Banyak hal yang melenceng dari kaidah demokrasi, mulai dari drama sidang MKMK, majunya Gibran yang membuat masyarakat gerah melihat penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan golongan. Perlu ada perlawanan tegas agar menyelamatkan sistem demokrasi Indonesia," ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa tindak mengubah instrumen hukum dan konstitusi hanya demi anak diartikan sebagai rusaknya tatanan demokrasi. Ini menghianati cita-cita reformasi dalam menghapus KKN.

Bisa dikalahkan

Sementara CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menjelaskan bahwa krisis di masa kepemimpinan Jokowi yaitu krisis moral, krisis politik atau dukungan politik, krisis kebijakan, krisis elektoral, dan krisis bonus.

Pada tahap ini, proses Pemilu harus dikawal sampai pada pemilihan digelar demi menyelamatkan dan membangun sistem demokrasi yang jujur dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut dia, berdasarkan hasil survey pada Pemilu 2024 nanti pasangan Prabowo-Gibran bisa dikalahkan karena adanya penurunan tingkat kepercayaan kepada Presiden Jokowi secara drastis.

Pada kesempatan yang sama, Usman Hamid yang juga merupakan Direktur Amnesty Internasional Indonesia juga menyatakan bahwa terdapat enam kemunduran demokrasi di Indonesia, yaitu kadar uang, menurunnya kualitas Parpol, menguatnya Parpol, lemahnya kredibilitas hukum dan lembaga politik, politik oligarki, dan KKN.

Setali tiga uang, Faisal Basri menekankan pentingnya tindakan melalui aksi nyata. "Jangan biarkan negeri ini dinodai dengan adanya KKN."

Sementara Ikrar Nusa Bhakti menginginkan kepemimpinan otoriter dan penuh KKN saat ini perlu diakhiri. (SG)