Derita Rakyat bukan Ladang Konten

KEHADIRAN pejabat di tengah bencana semestinya memiliki fungsi dan makna penting. Selain memberi dukungan moral, pejabat dapat memastikan distribusi bantuan berjalan, memeriksa koordinasi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana, serta memastikan pemerintah bekerja di garis depan.

Namun, ternyata ada pejabat dan elite politik yang mendatangi lokasi bencana dengan penampilan yang teatrikal, disertai rombongan dokumentasi dan gestur dramatis. Wajar jika banyak yang menyebut mereka menjadikan situasi bencana sebagai panggung pencitraan.

Yang paling celaka, warga terdampak bencana sering diperlakukan seperti latar belakang dalam foto dan video yang mereka sebarkan. Kedukaan ditampilkan ibarat latar panggung sandiwara. Tangisan mereka jadi bahan konten. Rumah yang hancur jadi backdrop dramatis untuk caption 'kami hadir bersama rakyat'.

Di tengah duka masyarakat yang kehilangan keluarga, rumah, maupun sumber penghidupan, korban bencana banjir bandang di Sumatra tidak membutuhkan untuk jadi bahan tontonan politis. Motif pencitraan di tengah penderitaan korban merupakan sebuah bentuk disonansi etis, yang tidak hanya sulit diterima akal sehat, tapi juga bentuk nihilnya empati.

Bencana bukanlah panggung untuk membangun citra. Aksi sosial penanggulangan bencana adalah panggilan dari lubuk hati. Setiap pejabat publik mestinya punya kemampuan untuk merasakan getaran penderitaan warga dan kemudian menerjemahkannya menjadi tindakan yang tepat.

Namun, dalam berbagai momentum bencana, rakyat masih terlalu sering menyaksikan prioritas yang terbalik. Alih-alih menghadirkan pengayoman, sejumlah elite justru memproduksi pernyataan dan perilaku yang memantik antipati.

Ada yang melontarkan komentar tidak sensitif. Ada pula yang menjadikan lokasi bencana sebagai panggung pencitraan. Dalam suasana berkabung, perilaku semacam itu bukan saja tidak etis, melainkan juga menunjukkan jarak emosional yang semakin lebar antara penguasa dan rakyat.

Yang paling dicibir publik tentu aksi panggul sekarung beras dan menyerok lumpur saat berkunjung ke lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatra Barat. Ada produksi konten yang direncanakan matang untuk menghasilkan sebuah pencitraan.

Sudah saatnya pejabat dan elite politik menghentikan kebiasaan mengaitkan setiap langkah dengan kalkulasi elektoral. Bencana bukan ruang kampanye politik, melainkan ruang solidaritas.

Di saat bergulat dengan trauma dan ketidakpastian, warga Sumatra membutuhkan kepastian hadirnya negara, bukan kedatangan pejabat dengan motif pencitraan.

Bencana adalah ujian, tidak hanya bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga bagi mereka yang memegang amanah kekuasaan. Ia menuntut kewaspadaan, kerja sama, dan kesediaan untuk menyisihkan kepentingan politik jangka pendek.

Momentum bencana di Sumatra seharusnya menjadi titik balik untuk memperkuat kultur kepemimpinan yang berorientasi pada kemanusiaan, dengan empati yang diperkuat, tindakan yang terkoordinasi, dan kepentingan publik yang ditempatkan di atas segalanya.

Bencana semestinya menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan memastikan negara bekerja dengan kemampuan terbaiknya, bukan berubah menjadi panggung bagi pertunjukan simbolis para aktor politik.