Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya. Eskalasi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan sekadar konflik regional, melainkan episentrum ketegangan yang dampaknya merambat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Harga energi berfluktuasi, rantai pasok terganggu, nilai tukar tertekan, dan psikologi pasar mudah goyah oleh setiap letupan di Timur Tengah. Dalam situasi seperti ini, bangsa yang besar tidak boleh terpecah oleh rivalitas domestik. Justru sebaliknya, ancaman eksternal harus menjadi perekat untuk memperkokoh solidaritas nasional.

Pertemuan para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan ketua umum partai politik di Istana atas undangan Presiden Prabowo Subianto menjadi simbol penting bahwa Indonesia memilih merapatkan barisan untuk bersama-sama menghadapi guncangan badai akibat krisis global.

Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahim politik. Ia adalah pesan strategis bahwa di atas segala perbedaan pandangan dan kepentingan elektoral, ada kepentingan yang jauh lebih besar, yakni keselamatan dan ketahanan bangsa.

Kehadiran para pemimpin lintas generasi, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Boediono, hingga Ma'ruf Amin, mencerminkan bahwa ada kesadaran bersama untuk mengantisipasi dampak perang di Timur Tengah dalam sepekan terakhir.

Dalam konteks geopolitik yang tidak menentu, komunikasi lintas generasi kepemimpinan menjadi sangat relevan. Pengalaman para mantan kepala negara dan kepala pemerintahan adalah modal kebangsaan yang tak ternilai dalam membaca arah angin global.

Langkah Prabowo mengundang para pendahulunya serta para pemimpin partai menunjukkan kesadaran bahwa stabilitas politik domestik adalah mutlak. Itu merupakan fondasi utama menghadapi ancaman badai eksternal yang saat ini bahkan sudah mulai terasa impaknya.

Di tengah tekanan lonjakan harga minyak, tekanan terhadap APBN, dan potensi perlambatan ekonomi global, Indonesia membutuhkan soliditas elite agar kebijakan strategis dapat diambil secara cepat dan minim resistensi politik.

Perang yang berpotensi berlangsung cukup lama membawa konsekuensi serius. Ketegangan Amerika dan Israel versus Iran dapat memicu instabilitas kawasan, mengganggu jalur perdagangan internasional, serta memengaruhi stabilitas energi dunia.

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka tidak mungkin sepenuhnya kebal. Karena itu, persatuan nasional bukan pilihan retoris, melainkan kebutuhan praktis. Dunia usaha, tokoh agama, akademisi, hingga masyarakat sipil perlu bergerak dalam satu frekuensi, yakni menjaga stabilitas dan optimisme nasional. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

Di tengah dunia yang bergejolak, bangsa ini harus tetap tenang tapi waspada. Jika tidak bisa mengendalikan arah perang di belahan bumi lain, setidaknya bisa memitigasi dampak serta menyiapkan langkah kontingensi. Fondasi utama untuk kedua upaya tersebut ialah memperkokoh persatuan dan menguatkan nilai kebangsaan.

Karena itu, sekali lagi, pertemuan di Istana Negara dan Istana Merdeka tersebut jelas bukan sekadar agenda seremonial. Isyarat persatuan itu juga menegaskan bahwa ketika kepentingan nasional dipertaruhkan, semua kompak duduk satu meja. Kiranya kekompakan tersebut bisa dielaborasi menjadi program dan kebijakan yang konkret sehingga dampak perang ini tak sampai membuat Indonesia limbung.

Pertemuan itu juga harus dibaca sebagai panggilan moral bagi seluruh elemen bangsa. Jika para mantan presiden dan para pemimpin partai mampu duduk berdampingan, sudah sepatutnya pula seluruh elemen bangsa ini juga merapatkan barisan agar bangsa ini mampu melewati badai geopolitik global ini.