Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KENAIKAN harga bahan pokok menjelang Ramadan kembali terulang. Polanya nyaris seragam dari tahun ke tahun. Stok disebut aman, bahkan berlimpah. Namun, harga di pasar tetap merangkak naik. Tahun ini situasinya lebih kompleks karena Ramadan berdekatan dengan perayaan Imlek, yang turut mendorong lonjakan permintaan.
Data Panel Harga Pangan per 14 Februari 2026 menunjukkan harga cabai rawit merah di tingkat produsen secara nasional rata-rata mencapai Rp56 ribu lebih per kilogram. Di sejumlah daerah, angkanya bahkan melampaui Rp80 ribu per kilogram. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai, disusul bawang, daging ayam, dan telur. Komoditas-komoditas itu bukan barang mewah, melainkan kebutuhan harian rumah tangga.
Secara teori, lonjakan harga terjadi karena permintaan meningkat lebih cepat jika dibandingkan dengan kemampuan pasokan merespons. Ramadan memang selalu diiringi peningkatan konsumsi rumah tangga. Tradisi berbuka bersama, meningkatnya produksi makanan, hingga persiapan Lebaran mendorong permintaan berbagai bahan pokok. Dalam kerangka hukum pasar, fenomena itu dapat dijelaskan.
Namun, persoalannya tidak sesederhana hukum supply and demand. Di balik lonjakan harga, sering kali tersembunyi praktik spekulasi dan penimbunan yang memanfaatkan momentum tingginya permintaan. Ketika pasokan ditahan sementara permintaan melonjak, harga dengan mudah terdongkrak.
Lemahnya pengawasan dan penindakan membuat pola ini berulang tanpa efek jera. Publik akhirnya terbiasa menyaksikan harga melonjak setiap memasuki bulan suci, seolah itu keniscayaan.
Dampaknya nyata, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per September 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari total populasi. Bagi kelompok ini, kenaikan harga cabai atau telur bukan sekadar fluktuasi angka di papan statistik. Itu adalah ancaman langsung terhadap daya beli dan kualitas konsumsi harian. Tekanan harga juga sudah membuat kalangan menengah bawah kelimpungan.
Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat solidaritas sosial, bukan menambah beban ekonomi keluarga. Ketika harga kebutuhan pokok naik tajam, rumah tangga miskin dan menengah menuju miskin terpaksa mengurangi konsumsi atau mengalihkan anggaran dari kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial.
Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan operasi pasar sebagai solusi rutin. Operasi pasar bersifat reaktif dan jangka pendek. Adapun persoalan kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan sudah menjadi pola tahunan yang semestinya diantisipasi jauh hari.
Langkah pertama yang mendesak ialah memperkuat pengawasan distribusi dan menindak tegas pelaku penimbunan. Aparat penegak hukum dan otoritas perdagangan harus bergerak cepat ketika ditemukan indikasi manipulasi pasokan. Penindakan yang transparan dan konsisten akan memberi efek jera serta memulihkan kepercayaan publik.
Kedua, pemerintah perlu memastikan kelancaran distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumsi. Hambatan logistik, biaya transportasi, serta rantai distribusi yang panjang kerap memperlebar selisih harga antara produsen dan konsumen. Jika disparitas terlalu lebar, ada masalah struktural yang harus dibenahi.
Ketiga, transparansi informasi stok dan harga harus diperkuat. Publik berhak mengetahui kondisi riil pasokan nasional. Informasi yang akurat dapat mencegah kepanikan dan pembelian berlebihan yang justru memperparah gejolak harga.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu berbelanja secara bijak. Pembelian berlebihan tidak hanya membebani rumah tangga sendiri, tetapi juga memicu lonjakan permintaan semu di pasar. Ramadan adalah latihan menahan diri, termasuk dalam konsumsi.
Kenaikan harga menjelang Ramadan bukan persoalan baru. Justru karena berulang, pemerintah memiliki cukup waktu untuk menyiapkan kebijakan yang lebih permanen dan terukur. Negara harus hadir memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga wajar dan terjangkau.
Ketegasan terhadap pelaku yang memainkan harga menjadi kunci agar Ramadan tidak lagi identik dengan lonjakan beban hidup rakyat. Bulan suci seharusnya menghadirkan ketenangan, bukan kecemasan di meja makan.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
RUANG digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak.
FANDI Ramadhan adalah potret dari petaka yang disebabkan oleh narkoba.
Para awardee ini dibiayai miliaran rupiah untuk mendapatkan kemewahan bersekolah ke luar negeri agar mereka pulang sebagai agen perubahan yang ikut membereskan ketidakidealan tersebut.
DUNIA sedang menyaksikan titik balik luar biasa dalam lanskap perdagangan internasional.
Pemerintah perlu memastikan harmonisasi regulasi, mempercepat layanan perizinan, serta memperkuat lembaga pengawas mutu agar tidak terjadi kasus penolakan produk di pelabuhan tujuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved