Percepat Rekonstruksi, Pulihkan Harapan

DI antara puing-puing yang perlahan berganti struktur permanen, tersimpan doa ribuan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Mereka tidak sekadar menunggu rumah yang kembali berdiri, tetapi juga kepastian bahwa negara benar-benar hadir memulihkan kehidupan yang sempat runtuh.

Pemerintah mencatat pemulihan pascabencana akhir 2025 telah mencapai 70%. Capaian itu tentu bukan prestasi kecil. Ia mencerminkan kerja nyata, koordinasi lintas sektor, dan komitmen menghadirkan negara di tengah duka warganya. Apresiasi patut diberikan.

Namun, angka 70% tidak boleh membuat kita lengah. Sebab, tersisa 30% yang belum tertuntaskan, dan sisa itu bukan residu kecil yang akan selesai dengan sendirinya. Justru pada titik inilah percepatan harus diperkuat. Pekerjaan yang tersisa sering kali lebih kompleks, mulai dari soal hunian tetap yang belum rampung, infrastruktur dasar yang belum sepenuhnya pulih, hingga layanan publik yang belum kembali normal.

Momentum Ramadan yang segera tiba menghadirkan dimensi urgensi tersendiri. Bagi umat Islam, Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, melainkan ruang pemulihan batiniah dan penguatan spiritual. Negara tidak boleh membiarkan warga menjalani ibadah puasa di tenda darurat atau hunian sementara yang jauh dari standar kelayakan. Kehadiran negara harus terasa nyata dalam bentuk rumah yang aman, listrik dan air yang mengalir, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kembali berfungsi, serta rumah ibadah yang layak digunakan.

Ramadan seyogianya menjadi tenggat moral bagi satuan tugas pemulihan untuk melakukan pemetaan cepat pada titik-titik krusial, terutama hunian warga dan fasilitas publik. Jika hambatan terletak pada distribusi material, jalur logistik harus diprioritaskan. Jika persoalan ada pada pencairan dana stimulan, prosedur administrasi yang berbelit harus dipangkas tanpa mengabaikan akuntabilitas. Kecepatan dan ketepatan harus berjalan beriringan.

Meski demikian, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Sumatra merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang bukan lagi ancaman asing. Rekonstruksi harus mengedepankan prinsip pembangunan tangguh bencana. Hunian yang dibangun ulang wajib memenuhi standar keamanan struktural, sementara infrastruktur publik perlu dirancang dengan memperhitungkan risiko jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang siklus kerusakan yang sama setiap kali alam menguji.

Pemulihan juga tidak berhenti pada aspek fisik. Banyak warga kehilangan mata pencarian. Tanpa pemulihan ekonomi yang terencana, mereka akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, terlebih menjelang Ramadan yang lazim diiringi peningkatan konsumsi rumah tangga. Distribusi logistik dan stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas. Rantai pasok yang terganggu akibat kerusakan infrastruktur tidak boleh memicu lonjakan harga yang kian memberatkan penyintas. Pemerintah perlu memastikan jalur distribusi terbuka, stok pangan aman, dan intervensi dilakukan bila terjadi gejolak harga.

Dimensi psikososial pun tak boleh diabaikan, terutama bagi anak-anak yang kehilangan rumah atau orang terdekat. Pendampingan dan ruang aman bagi mereka adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan. Ramadan dapat menjadi momentum penyembuhan kolektif melalui penguatan nilai spiritual dan solidaritas sosial.

Meningkatkan capaian 70% menjadi lebih tinggi dalam waktu singkat memang bukan perkara mudah. Namun, publik membutuhkan orkestrasi kepemimpinan di lapangan yang mampu menggerakkan seluruh elemen bekerja ekstra, melampaui rutinitas birokrasi. Percepatan harus terukur, terkoordinasi, dan transparan.

Pemulihan sejatinya bukan sekadar membangun kembali bangunan, melai…