Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah. Di satu sisi, keputusan itu menunjukkan adanya kemauan pemimpin untuk mendengar. Meskipun harus menunggu 'tekanan' dari publik, baik melalui media sosial maupun media arus utama, setidaknya masukan dari berbagai pihak pada akhirnya mampu menembus dinding tebal kekuasaan.

Namun, di sisi lain, kejadian itu menyisakan praduga kuat perihal absennya nalar empati seorang pemimpin kepada rakyat. Bayangkan, ketika baru saja menduduki kursi kekuasaan, hal pertama yang terlintas di benak gubernur justru kemewahan tunggangan, bukan beban hidup rakyatnya. Inilah potret buram yang memperlihatkan betapa tipisnya batas antara fasilitas negara dan syahwat kemewahan di kalangan pejabat.

Sebelum episode pengembalian mobil dinas itu muncul, publik terutama warga Kaltim memang sempat dibuat terperangah. Di tengah upaya daerah membangun infrastruktur dan membenahi kesejahteraan, muncul pengadaan kendaraan operasional dengan angka yang fantastis. Angka Rp8,5 miliar untuk satu unit kendaraan tidak saja menjadi jumlah yang terlalu menembus langit, tapi juga menampar warga Kaltim

Di provinsi yang dijuluki 'Lumbung Energi' itu, kekayaan alam yang melimpah belum sepenuhnya linier dengan kesejahteraan merata. Data menunjukkan bahwa meskipun Kaltim memiliki produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita yang tinggi, angka kemiskinan di kantong-kantong pedalaman dan pesisir masih menjadi noktah hitam.

Ironisnya, dalam situasi seperti itu, pemerintah daerah malah mengalokasikan Rp8,5 miliar hanya untuk satu unit mobil dinas gubernur. Padahal, semestinya uang sebanyak itu bisa lebih memberikan manfaat kepada rakyat jika dikonversi menjadi ribuan paket beasiswa, puluhan kilometer perbaikan jalan desa, atau fasilitas kesehatan di pelosok yang lebih memadai.

Cemoohan dan kritik pedas kepada sang gubernur pun langsung membanjiri ruang digital. Itu bukan sekadar nyinyiran, melainkan representasi dari rasa keadilan publik yang tercederai. Rakyat sesungguhnya tidak antipati dengan fasilitas yang diberikan negara kepada para pemimpin atau pejabat. Namun, yang mereka tuntut ialah kepantasan dan kepatutan.

Ketika seorang pejabat memilih tunggangan yang harganya selangit, ia tidak sadar bahwa sebenarnya sedang membangun tembok tinggi antara dirinya dan rakyat. Pagar kebanggaan akan muruah daerah dibangun kelewat tinggi, sementara realitas pahit warga ada di akar rumput.

Betul bahwa kita patut memberikan kredit poin kepada Rudy Mas’ud yang akhirnya meralat keputusannya setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Dalam politik, mengakui kekeliruan dan melakukan koreksi adalah langkah yang jauh lebih terhormat daripada bersikap seolah paling benar. Namun, kepemimpinan yang responsif semestinya tidak perlu menunggu 'teriakan' publik terlebih dahulu.

Seorang pemimpin sejatinya mesti memiliki radar etika yang tajam. Ia juga harus mempunyai sense of crisis. Semestinya pula ia tidak secara provokatif bermewah-mewah, di saat masih banyak rakyatnya bergelimang susah. Sejujurnya, muruah seorang kepala daerah tidak ditentukan oleh kemewahan kendaraan yang ia tumpangi, tetapi oleh kedalaman empati terhadap nasib rakyat.

Peristiwa di Kaltim harus menjadi pelajaran amat berharga bagi seluruh pemimpin di negeri ini. Saat ini kita sedang berada dalam fase ketika transparansi adalah sesuatu yang mutlak dan kontrol sosial adalah keniscayaan. Siapa pun pemimpin, jangan bermain-main dengan rakyat karena rakyat sedang dan akan terus mengawasi setiap rupiah yang mengalir dari keringat mereka.

Ini juga harus menjadi cermin bagi kepala daerah lain di seluruh Indonesia agar lebih wawas diri dalam menggunakan anggaran negara. Mereka mesti mendorong sistem pengawasan anggaran yang lebih ketat agar pengadaan barang yang 'nirempati', serupa kasus pengadaan mobil dinas mewah di Kaltim, tidak lolos sejak tahap perencanaan.