Makin Puas, makin Tancap Gas

TINGGINYA tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin. Ini menjadi tolok ukur untuk melihat apakah kebijakan yang diambil sudah berada di jalur yang tepat, sekaligus untuk mengetahui apakah kebutuhan rakyat sudah terlayani.

Baru-baru ini, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 79,9% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto selama 17 bulan menjabat. Untuk ukuran approval rating seorang presiden, angka itu sangatlah tinggi. Bahkan, lebih tinggi jika dibandingkan dengan dua presiden terdahulu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, saat pertama kali memimpin. Approval rating keduanya masih berada di bawah Prabowo saat ini.

Kita tentu mengapresiasi tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Prabowo. Ini sebuah modal raksasa dalam melanjutkan kebijakan substansial seperti perbaikan ekonomi makro, penguatan hukum, dan kedaulatan pangan. Dengan demikian, program Asta Cita akan sungguh-sungguh terlaksana. Tingginya approval rating adalah sarana untuk semakin total dalam bekerja. Apalagi, sekitar 20% masyarakat masih belum puas dengan kinerja pemerintah.

Dalam alam demokrasi, setiap kebijakan yang dihasilkan tidak akan mampu menyenangkan semua pihak. Namun, ikhtiar untuk tetap bekerja bagi setiap anak bangsa harus menjadi kompas yang menuntun arah, setia pada tujuan, dan teguh dalam pengabdian.

Survei Indikator Politik menyebutkan responden yang kurang puas angkanya mencapai 17,1% dan yang tidak puas sama sekali ialah 2,2%, sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Itu berarti masih ada masyarakat Indonesia yang aspirasi mereka perlu dirawat dan diperjuangkan.

Justru kepada mereka yang kurang dan tidak puas inilah telinga pemerintah mengarah. Adakah janji yang belum sempat ditepati, ada kebutuhan yang terlewat dipenuhi, atau ada kebijakan yang terasa jauh dari denyut kehidupan mereka?

Ruang-ruang ketidakpuasan kerap menjadi cermin paling jujur terhadap roda pemerintahan. Ia memantulkan kekurangan yang luput terlihat saat pujian lebih nyaring terdengar. Kemampuan berkaca pada ketidakpuasan sesungguhnya menunjukkan kematangan suatu pemerintahan.

Kita berharap Presiden Prabowo tetap berpihak kepada mereka yang tidak puas karena masih tingginya harga pangan dan sempitnya lapangan kerja. Kelompok inilah yang paling dinamis dan bisa dimenangkan kembali melalui perbaikan kinerja.

Lebih dari itu, kematangan suatu pemerintahan juga ditentukan oleh kualitas check and balances. Jangan karena approval rating Presiden Prabowo mendekati 80%, para wakil rakyat di parlemen jadi malas dan duduk bersantai untuk memberikan kritik terhadap sebuah kebijakan.

Tanpa adanya kritik, kebijakan yang diambil berisiko menimbulkan masalah karena tidak melalui uji debat yang sengit. Hal ini malah akan menjerumuskan pemerintah. Kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan demi menyehatkan jajaran eksekutif.

Sebab, sehebat apa pun seorang presiden dan timnya, selalu ada sisi yang luput dari perhatian. Parlemen yang kritis menghadirkan pandangan dari daerah pemilihan masing-masing, yang sering kali tidak terlihat melalui lensa kebijakan makro pemerintah pusat.

Kebijakan publik yang lahir dari debat yang melelahkan dan penuh kritik sering kali jauh lebih berdaya tahan daripada kebijakan yang lahir dari tepuk tangan meriah. Itulah arti penting parlemen selaku mitra kritis pemerintah.

Sekali lagi, kita harus katakan angka 79,9% bukanlah tujuan akhir. Angka ini bukan sesuatu yang mesti dirayakan, sebaliknya menjadi sarana agar jajaran pemerintah semakin tancap gas dalam melayani masyarakat.