Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin. Data-data yang disampaikan BPS menunjukkan perekonomian Indonesia terbukti masih tangguh di tengah masih begejolaknya ekonomi global.
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi secara tahunan berhasil mencapai 5,11%. Capaian itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di 2024 yang sebesar 5,03%. Bahkan, pertumbuhan ekonomi di 2025 tersebut merupakan capaian tertinggi sejak 2022.
Secara berturut-turut, pertumbuhan ekonomi secara triwulanan di sepanjang 2025 mencapai 4,87% (triwulan I), 5,12% (triwulan II), 5,04% (triwulan III), dan 5,39% (triwulan IV). Hanya di triwulan pertama ekonomi nasional anjlok. Di sisa triwulan berikutnya, pemerintah langsung tancap gas. Bahkan, di tiga bulan terakhir 2025, pertumbuhan ekonomi ada di angka tertinggi pascapandemi covid-19.
Kabar cerah lainnya dalam catatan BPS, konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan. Kontribusinya mencapai 53,88% terhadap PDB.
Data BPS itu sekaligus menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih memadai. Berbagai program perlindungan sosial termasuk subsidi dan insentif, yang total anggarannya mencapai Rp1.333 triliun pada 2025, terbukti mampu menjaga ketahanan konsumsi masyarakat.
Besarnya anggaran perlindungan yang diguyurkan pemerintah itu tak lepas dari data BPS pada 2024, yang melaporkan ada sekitar 10 juta penduduk turun kelas, dari kelas menengah menuju kelas menengah bawah dalam lima tahun terakhir. Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia berkurang dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.
Selain itu, dalam laporan kali ini BPS juga menyebutkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat (Gini ratio) yang juga menurun pada September 2025, dari semula 0,375 pada Maret menjadi 0,363 basis poin. Itu artinya, tingkat kesenjangan ekonomi mulai bisa diatasi, meski belum signifikan.
Bukan hanya dari terjaganya konsumsi, tanda-tanda kebangkitan ekonomi juga terlihat dari besarnya kontribusi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) terhadap PDB yang mencapai 28,77%. Angka itu sekaligus menunjukkan bahwa PMTB mulai mampu menjadi kontributor terbesar kedua pertumbuhan ekonomi setelah konsumsi rumah tangga.
Kontribusi sebesar itu menunjukkan pelaku usaha, mulai dari pengusaha besar, UMKM, hingga usaha rumah tangga, terus berbelanja aset tetap untuk meningkatkan produksi mereka. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada subkomponen mesin dan perlengkapan yang melonjak 17,99%, didorong oleh peningkatan impor barang modal jenis mesin serta meningkatnya produksi industri mesin dalam negeri.
Lembaga pemeringkat S&P Global turut melaporkan, industri manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi mulai Agustus 2025, setelah sempat terseok-seok sejak awal tahun. Pendorong utamanya ialah meningkatnya permintaan domestik dan optimisme pelaku usaha.
Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dengan kontribusi 1,07% terhadap pertumbuhan ekonomi. Diikuti sektor perdagangan yang tumbuh 5,49% dan pertanian 5,33%.
Dengan fakta-fakta seperti itu, kita patut mengapungkan optimisme akan masa depan perekonomian negeri ini. Hal itu sekaligus menjadi fakta untuk menjawab kegelisahan sebagian besar anak muda generasi Z yang sempat mencuatkan tagar 'Indonesia Gelap' dan 'Kabur aja Dulu' di awal 2025.
Namun, angka-angka statistik itu tidak boleh membuat pemerintah puas dan menepuk dada. Kegelisahan kaum muda itu belum sepenuhnya padam. Itu karena masih tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda, terutama lulusan sarjana.
Jangan pula lupa, gen Z mendominasi populasi Indonesia saat ini. Jumlah mereka mencapai 27,94%, sekaligus menyumbang 50,29% pengangguran.
Tentu saja persoalan ini harus segera dijawab pemerintah untuk dicari solusinya. Angka-angka BPS itu tidak boleh berhenti di atas kertas tanpa tergambar nyata sebagai realitas di kehidupan dan tak dirasakan denyutnya sehari-hari.
Masyarakat tentu mengapresiasi segenap upaya pemerintah yang terefleksikan oleh data-data BPS itu. Akan tetapi, roda perekonomian masyarakat tak akan bergerak dan berdampak hanya oleh angka-angka. Setelah angka-angka statistik itu mampu membangkitkan optimisme, mereka membutuhkan segera tangan negara yang bergerak cepat untuk tancap gas mengejar target-target yang jauh melampaui capaian 5,11% itu.
BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.
SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.
KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.
DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.
KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.
DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.
PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.
Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.
NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.
BANJIR lagi-lagi merendam Jakarta dan daerah penyangganya, Bekasi dan Tangerang.
PENCABUTAN izin 28 perusahaan membuka peluang bagi pemulihan lingkungan pascabencana Aceh dan Sumatra.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved