Menjaga Tunas Bangsa

NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan. Perilisan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026, yang secara resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial, patut kita beri apresiasi setinggi-tingginya.

Kebijakan itu bukan sekadar aturan administratif, melainkan manifestasi nyata dari perlindungan terhadap generasi masa depan yang selama ini dibiarkan terpapar tanpa 'pengaman' yang memadai. Aturan ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau yang akrab kita sebut PP Tunas.

Sejak awal, penamaan 'Tunas' itu menyunggi beban moral yang tidak ringan. Pengertiannya ialah bahwa setiap anak yang tumbuh di era digital adalah tunas bangsa yang harus dijaga dan dirawat, bukan dibiarkan layu oleh paparan konten-konten toksik ataupun alur algoritma yang adiktif. Untuk tujuan itulah PP Tunas dibuat.

Urgensi kebijakan ini bukan lahir dari ruang hampa. Fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sudah mencemaskan. Berdasarkan data dari berbagai riset, termasuk survei internal Kementerian Komdigi dan laporan We Are Social, rata-rata anak Indonesia menghabiskan waktu 3-5 jam setiap hari untuk berselancar di media sosial. Angka itu jauh melampaui ambang batas sehat bagi perkembangan kognitif dan emosional anak.

Dampaknya pun sudah sangat nyata dan mengerikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat tren kenaikan pengaduan kasus perundungan anak di ranah daring melonjak signifikan dalam tiga tahun terakhir. Mulai dari perundungan siber hingga ancaman predator seksual dan pornografi anak. Ruang digital sudah seperti ranjau bagi anak-anak.

Secara psikologis, batas usia 16 tahun adalah angka yang krusial. Di usia ini, remaja baru mulai membentuk kerangka berpikir kritis. Melepas mereka di platform berisiko tinggi tanpa filter sama saja dengan membiarkan anak kecil mengemudikan kendaraan di jalan raya. Karena itu, langkah Kementerian Komdigi menetapkan batasan tersebut merupakan tindakan korektif yang sudah lama dinantikan.

Akan tetapi, kita juga mesti mengingatkan pemerintah bahwa sebuah regulasi tak cukup hanya bagus di atas kertas. Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana aturan ini dipahami secara seragam oleh semua pemangku kepentingan. Aturan seprogresif apa pun bisa saja majal dalam eksekusi jika tidak dibarengi dengan penyelarasan pemahaman.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab kolektif. Pemerintah menyediakan payung hukum melalui Permen Komdigi 9/2026, platform menyediakan teknologi yang aman, dan orangtua menyediakan pengasuhan yang berkualitas. Tanpa kolaborasi tripartit yang selaras, perlindungan ini bakal bolong di sana-sini, akan ada perbedaan standar antara apa yang dipahami orangtua, apa yang dijalankan oleh penyedia platform digital, dan apa yang diawasi oleh Kementerian Komdigi.

Karena itu, yang paling pertama dan utama ialah pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memastikan sosialisasi dilakukan secara masif, menyentuh hingga ke pelosok-pelosok desa dan sekolah-sekolah. Langkah ini untuk memastikan agar orangtua tidak merasa sendirian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Di sisi lain, ketegasan terhadap penyedia platform digital menjadi kunci. Perusahaan teknologi besar tidak boleh lagi hanya mengejar angka pertumbuhan pengguna dengan mengorbankan keselamatan anak. Harus ada protokol tunggal yang dipahami sama oleh platform digital agar mereka mematuhi batasan usia tanpa celah dan tanpa siasat.

Memastikan aturan tersebut dapat terimplementasi dan terawasi dengan baik menjadi sangat penting karena masa depan Republik ini ditentukan oleh bagaimana kita menjaga tunas-tunas bangsa hari ini. Kita mendukung penuh langkah berani pemerintah menggulirkan aturan pembatasan tersebut, sembari terus menuntut transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaannya.

Kehadiran Permen No 9/2026 boleh jadi merupakan kemenangan kecil bagi masa depan anak Indonesia. Namun, itu baru awal. Kemenangan yang sesungguhnya akan tercapai jika setiap anak Indonesia benar-benar merasa aman saat bersentuhan dengan teknologi, dan ruang digital tak lagi menjadi tempat yang menakutkan sekaligus membahayakan bagi mereka.