Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Nyepi yang jatuh pada Kamis (19/3) akan bersinggungan dengan malam takbiran bagi umat Islam yang mengikuti penetapan Idul Fitri menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini menjadi ujian toleransi antarumat beragama. Ada perayaan kemenangan yang diekspresikan melalui takbiran, pada saat bersamaan ada penghormatan pada keheningan di malam Nyepi.
Pada situasi lainnya, di antara umat Islam sendiri, perayaan Idul Fitri tahun ini juga menjadi ujian toleransi. Jatuhnya Idul Fitri berdasarkan penetapan pemerintah berpotensi terjadi pada Sabtu (21/3). Ini merupakan perbedaan Idul Fitri pertama lagi setelah selama dua tahun hari Lebaran berlangsung serentak.
Perbedaan hari Idul Fitri memang bukan hal baru. Begitu juga dengan Idul Fitri yang berimpitan dengan hari keagamaan lain. Bahkan, pada 2004, Idul Fitri tepat bersamaan dengan Nyepi.
Di luar itu, bangsa kita juga punya banyak momentum toleransi lainnya. Kenyang pengalaman dan DNA bangsa yang lahir dari keberagaman memang membuat kita tidak gamang dengan perbedaan.
Meski begitu, kematangan toleransi tetap perlu diasah dari zaman ke zaman. Matang pengalaman belum otomatis melahirkan toleransi yang mulus. Dialog dan penyesuaian terbukti harus terus dilakukan. Bahkan, para pemimpin organisasi keagamaan harus berperan nyata merumuskan jalan toleransi itu.
Ini pula yang telah ditunjukkan di Bali. Menuju jatuhnya Nyepi dan Idul Fitri, terjadi perubahan soal pelaksanaan malam takbiran.
Akhir minggu lalu, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bali mengeluarkan seruan pelaksanaan takbiran dengan cukup berjalan kaki menuju masjid/musala terdekat, tanpa pengeras suara, dan tanpa penerangan mencolok. Seruan ini disebutkan dihasilkan setelah pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali.
Pada Senin (16/3), Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau warga Muhammadiyah di Provinsi Bali untuk menggelar takbiran di rumah. Seruan itu adalah laku nyata kepemimpinan dalam bertoleransi. Nyatanya pula, seruan tersebut semakin menjamin rasa aman yang memang dibutuhkan masyarakat.
Haedar telah mengambil langkah tepat untuk menutup semua celah potensi gesekan sosial. Tanpa mengecilkan kesadaran diri para peserta, sebagaimana kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang di ruang terbuka, ketertiban memang merupakan hal yang menantang.
Seruan Haedar juga disambut Gubernur Bali Wayan Koster. Ia meyakinkan kepada publik bahwa situasi di Bali benar-benar kondusif. Pelaksanaan salat Idul Fitri pun diyakini bisa berjalan lancar. Pelaksanaan salat akan berlangsung pukul 06.30 Wita atau beberapa saat setelah berakhirnya Nyepi pada pukul 06.00 Wita.
Toleransi di Bali semestinya juga menjadi cermin bagi toleransi di antara umat Islam sendiri. Penghormatan yang diberikan bagi kebutuhan umat beragama lain, tentunya juga dapat diberikan kepada saudara seiman.
Keindahan toleransi yang ada pada 2023, juga di tahun-tahun sebelumnya ketika Idul Fitri tidak serentak, mestinya mudah kita ulangi. Terlebih, hingga 2029, perbedaan jatuhnya Idul Fitri amat mungkin terus terjadi di Indonesia. Bukan mustahil pula, perbedaan akan terus terjadi hingga berabad nanti.
Sebab itu, mempersoalkan perbedaan jatuhnya Idul Fitri sama saja menjerumuskan diri dalam kesia-siaan. Justru umat harus diyakinkan bahwa perbedaan bukanlah sumber gesekan. Begitu juga, toleransi bukanlah goyahnya keyakinan.
Menghargai perbedaan adalah sejatinya menghormati kebesaran Tuhan. Berlapang pada perbedaan adalah juga meyakini lapangnya kasih sayang Tuhan. Itu pula yang akan menjadikan modal kita sebagai bangsa beragama yang bersatu.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.
SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
PROGRAM Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia adalah oase bagi jutaan rakyat untuk mengakses layanan kesehatan.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Pemilu kembali menghadirkan satu isu strategis, yakni ambang batas parlemen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved