Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
MASYARAKAT tentu mengapresiasi, menghargai, atau bahkan kagum terhadap aparat Polda Metro Jaya. Terkhusus, ketika penyidik meminta keterangan mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.
Apresiasi itu diberikan karena melihat keseriusan dan keberanian penyidik untuk meminta keterangan dari siapa pun yang diduga terlibat dalam judi online (judol). Tanpa pandang bulu dan anggapan pisau yang tajam ke bawah, dalam kasus judol pemeriksaan pun merambah jajaran atas. Penyidik dianggap berani dan tegak lurus menjalankan hukum meski harus berhadapan dengan orang yang masih berada di kekuasaan.
Budi Arie diperiksa terkait dengan terbongkarnya 'jaringan orang dalam' di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo) yang diduga melindungi judol. Mereka ini diduga bak pagar makan tanaman.
Mereka yang mestinya menjaga gawang untuk menangkal dan memblokir situs-situs judol, diduga justru merawat situs tersebut. Tentunya dengan imbal balik uang dari para bandar.
Pemeriksaan terhadap Budi Arie selaku mantan Menkominfo itu berlangsung sekitar 6 jam. Seperti penjelasan pihak kepolisian, Budi Arie dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkut paut dengan pasal suap hingga gratifikasi.
Di lain pihak, Budi Arie merasa hanya dimintai keterangan selaku saksi selama sekitar 2 jam. Itu pun, kata dia, hanya berisi diskusi perihal pemberantasan judi online.
Terlepas dari perbedaan penjelasan itu, publik tentu tidak mengharapkan perang terhadap judi online hanya untuk pencitraan, apalagi sekadar gimik. Jangan sampai sekadar panas di awal, tapi berdamai kemudian.
Apalagi, pemerintah sebenarnya sudah memiliki infrastruktur lengkap untuk menghabisi praktik ilegal itu. Mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang disusul dengan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online. Di dalamnya juga sudah berkumpul beragam kementerian dan lembaga yang mengaku bergumul langsung dengan perkara judi online. Mestinya, judol bukan perkara yang susah untuk dimusnahkan.
Namun, fakta berbicara sebaliknya. Kian ke mari, aktivitas judol justru terus menggurita, baik dari segi jumlah pemain maupun dari sisi uang yang berputar. Bila pada 2019 baru ada 1,3 juta warga terpapar judol, pada 2020 sudah menjadi 2,5 juta orang. Kini, sudah 11 juta orang mencandu judol.
Adapun dari sisi uang yang berputar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perputaran uang judol pada tahun ini sudah mencapai Rp900 triliun, padahal pada 2017 lalu baru di angka Rp2,1 triliun. Para penggerak judol bahkan mulai mengiming-imingi beragam kemudahan agar orang terpikat judol, di antaranya dengan menurunkan uang yang bisa dipakai judi dari jutaan rupiah menjadi hanya Rp10 ribu.
Sungguh, sebuah ironi di kala pemerintah terus memekikkan perang terhadap judol, jumlah pemain justru terus meningkat. Bisa jadi, masyarakat yang menjadi pemain sudah tidak peduli atau ketakutan lagi dengan seruan pemerintah. Karena itu, tidak ada kalimat lain, pemerintah harus hadir secara nyata dan tegas.
Jangan hanya berani menyatakan memerangi judi sampai ke akar-akarnya, tetapi lalai untuk menyikat aktor intelektualnya. Tegas ketika menyikat pemain dan bandar kelas keset kaki, tetapi setengah hati saat berhadapan dengan para bekingnya. Sebab, memangkas akar hanya akan memunculkan akar baru sepanjang otaknya masih beroperasi.
Publik tentu tetap berharap pada langkah aparat penyidik kepolisian. Jangan ragu, apalagi sampai masuk angin, melawan terpaan perlawanan para bandar judol. Apalagi, polisi telah mulai memilah kasus judol dari sisi pidana dan juga tindak pidana korupsi.
Dengan begitu, penyidik kepolisian tentu bisa mengikuti pergerakan uang dari judi tersebut, atau yang dikenal dengan prinsip follow the money, untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang dari judol.
Masyarakat yakin, negara beserta seluruh instrumen dan perlengkapannya pasti bisa melakukan itu. Kuncinya ialah penegak hukum jangan cuma mengandalkan tekad. Aparat juga mesti berani melalukan aksi dengan keteguhan hati dalam memberantas judi online dari pucuk tertinggi hingga ke akar-akar paling bawah.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved