Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT tentu mengapresiasi, menghargai, atau bahkan kagum terhadap aparat Polda Metro Jaya. Terkhusus, ketika penyidik meminta keterangan mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.
Apresiasi itu diberikan karena melihat keseriusan dan keberanian penyidik untuk meminta keterangan dari siapa pun yang diduga terlibat dalam judi online (judol). Tanpa pandang bulu dan anggapan pisau yang tajam ke bawah, dalam kasus judol pemeriksaan pun merambah jajaran atas. Penyidik dianggap berani dan tegak lurus menjalankan hukum meski harus berhadapan dengan orang yang masih berada di kekuasaan.
Budi Arie diperiksa terkait dengan terbongkarnya 'jaringan orang dalam' di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo) yang diduga melindungi judol. Mereka ini diduga bak pagar makan tanaman.
Mereka yang mestinya menjaga gawang untuk menangkal dan memblokir situs-situs judol, diduga justru merawat situs tersebut. Tentunya dengan imbal balik uang dari para bandar.
Pemeriksaan terhadap Budi Arie selaku mantan Menkominfo itu berlangsung sekitar 6 jam. Seperti penjelasan pihak kepolisian, Budi Arie dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkut paut dengan pasal suap hingga gratifikasi.
Di lain pihak, Budi Arie merasa hanya dimintai keterangan selaku saksi selama sekitar 2 jam. Itu pun, kata dia, hanya berisi diskusi perihal pemberantasan judi online.
Terlepas dari perbedaan penjelasan itu, publik tentu tidak mengharapkan perang terhadap judi online hanya untuk pencitraan, apalagi sekadar gimik. Jangan sampai sekadar panas di awal, tapi berdamai kemudian.
Apalagi, pemerintah sebenarnya sudah memiliki infrastruktur lengkap untuk menghabisi praktik ilegal itu. Mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang disusul dengan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online. Di dalamnya juga sudah berkumpul beragam kementerian dan lembaga yang mengaku bergumul langsung dengan perkara judi online. Mestinya, judol bukan perkara yang susah untuk dimusnahkan.
Namun, fakta berbicara sebaliknya. Kian ke mari, aktivitas judol justru terus menggurita, baik dari segi jumlah pemain maupun dari sisi uang yang berputar. Bila pada 2019 baru ada 1,3 juta warga terpapar judol, pada 2020 sudah menjadi 2,5 juta orang. Kini, sudah 11 juta orang mencandu judol.
Adapun dari sisi uang yang berputar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perputaran uang judol pada tahun ini sudah mencapai Rp900 triliun, padahal pada 2017 lalu baru di angka Rp2,1 triliun. Para penggerak judol bahkan mulai mengiming-imingi beragam kemudahan agar orang terpikat judol, di antaranya dengan menurunkan uang yang bisa dipakai judi dari jutaan rupiah menjadi hanya Rp10 ribu.
Sungguh, sebuah ironi di kala pemerintah terus memekikkan perang terhadap judol, jumlah pemain justru terus meningkat. Bisa jadi, masyarakat yang menjadi pemain sudah tidak peduli atau ketakutan lagi dengan seruan pemerintah. Karena itu, tidak ada kalimat lain, pemerintah harus hadir secara nyata dan tegas.
Jangan hanya berani menyatakan memerangi judi sampai ke akar-akarnya, tetapi lalai untuk menyikat aktor intelektualnya. Tegas ketika menyikat pemain dan bandar kelas keset kaki, tetapi setengah hati saat berhadapan dengan para bekingnya. Sebab, memangkas akar hanya akan memunculkan akar baru sepanjang otaknya masih beroperasi.
Publik tentu tetap berharap pada langkah aparat penyidik kepolisian. Jangan ragu, apalagi sampai masuk angin, melawan terpaan perlawanan para bandar judol. Apalagi, polisi telah mulai memilah kasus judol dari sisi pidana dan juga tindak pidana korupsi.
Dengan begitu, penyidik kepolisian tentu bisa mengikuti pergerakan uang dari judi tersebut, atau yang dikenal dengan prinsip follow the money, untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang dari judol.
Masyarakat yakin, negara beserta seluruh instrumen dan perlengkapannya pasti bisa melakukan itu. Kuncinya ialah penegak hukum jangan cuma mengandalkan tekad. Aparat juga mesti berani melalukan aksi dengan keteguhan hati dalam memberantas judi online dari pucuk tertinggi hingga ke akar-akar paling bawah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved