Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Berantas Judol dari Pucuk hingga Akar

24/12/2024 05:00

MASYARAKAT tentu mengapresiasi, menghargai, atau bahkan kagum terhadap aparat Polda Metro Jaya. Terkhusus, ketika penyidik meminta keterangan mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.

Apresiasi itu diberikan karena melihat keseriusan dan keberanian penyidik untuk meminta keterangan dari siapa pun yang diduga terlibat dalam judi online (judol). Tanpa pandang bulu dan anggapan pisau yang tajam ke bawah, dalam kasus judol pemeriksaan pun merambah jajaran atas. Penyidik dianggap berani dan tegak lurus menjalankan hukum meski harus berhadapan dengan orang yang masih berada di kekuasaan.

Budi Arie diperiksa terkait dengan terbongkarnya 'jaringan orang dalam' di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital (dulu Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo) yang diduga melindungi judol. Mereka ini diduga bak pagar makan tanaman.

Mereka yang mestinya menjaga gawang untuk menangkal dan memblokir situs-situs judol, diduga justru merawat situs tersebut. Tentunya dengan imbal balik uang dari para bandar.

Pemeriksaan terhadap Budi Arie selaku mantan Menkominfo itu berlangsung sekitar 6 jam. Seperti penjelasan pihak kepolisian, Budi Arie dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang bersangkut paut dengan pasal suap hingga gratifikasi.

Di lain pihak, Budi Arie merasa hanya dimintai keterangan selaku saksi selama sekitar 2 jam. Itu pun, kata dia, hanya berisi diskusi perihal pemberantasan judi online.

Terlepas dari perbedaan penjelasan itu, publik tentu tidak mengharapkan perang terhadap judi online hanya untuk pencitraan, apalagi sekadar gimik. Jangan sampai sekadar panas di awal, tapi berdamai kemudian.

Apalagi, pemerintah sebenarnya sudah memiliki infrastruktur lengkap untuk menghabisi praktik ilegal itu. Mulai dari pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang disusul dengan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online. Di dalamnya juga sudah berkumpul beragam kementerian dan lembaga yang mengaku bergumul langsung dengan perkara judi online. Mestinya, judol bukan perkara yang susah untuk dimusnahkan.

Namun, fakta berbicara sebaliknya. Kian ke mari, aktivitas judol justru terus menggurita, baik dari segi jumlah pemain maupun dari sisi uang yang berputar. Bila pada 2019 baru ada 1,3 juta warga terpapar judol, pada 2020 sudah menjadi 2,5 juta orang. Kini, sudah 11 juta orang mencandu judol.

Adapun dari sisi uang yang berputar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut perputaran uang judol pada tahun ini sudah mencapai Rp900 triliun, padahal pada 2017 lalu baru di angka Rp2,1 triliun. Para penggerak judol bahkan mulai mengiming-imingi beragam kemudahan agar orang terpikat judol, di antaranya dengan menurunkan uang yang bisa dipakai judi dari jutaan rupiah menjadi hanya Rp10 ribu.

Sungguh, sebuah ironi di kala pemerintah terus memekikkan perang terhadap judol, jumlah pemain justru terus meningkat. Bisa jadi, masyarakat yang menjadi pemain sudah tidak peduli atau ketakutan lagi dengan seruan pemerintah. Karena itu, tidak ada kalimat lain, pemerintah harus hadir secara nyata dan tegas.

Jangan hanya berani menyatakan memerangi judi sampai ke akar-akarnya, tetapi lalai untuk menyikat aktor intelektualnya. Tegas ketika menyikat pemain dan bandar kelas keset kaki, tetapi setengah hati saat berhadapan dengan para bekingnya. Sebab, memangkas akar hanya akan memunculkan akar baru sepanjang otaknya masih beroperasi.

Publik tentu tetap berharap pada langkah aparat penyidik kepolisian. Jangan ragu, apalagi sampai masuk angin, melawan terpaan perlawanan para bandar judol. Apalagi, polisi telah mulai memilah kasus judol dari sisi pidana dan juga tindak pidana korupsi.

Dengan begitu, penyidik kepolisian tentu bisa mengikuti pergerakan uang dari judi tersebut, atau yang dikenal dengan prinsip follow the money, untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang dari judol.

Masyarakat yakin, negara beserta seluruh instrumen dan perlengkapannya pasti bisa melakukan itu. Kuncinya ialah penegak hukum jangan cuma mengandalkan tekad. Aparat juga mesti berani melalukan aksi dengan keteguhan hati dalam memberantas judi online dari pucuk tertinggi hingga ke akar-akar paling bawah.

 

 



Berita Lainnya
  • Mewaspadai Pelemahan Rupiah

    22/1/2026 05:00

    PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.

  • Akhiri Biaya Politik Tinggi

    21/1/2026 05:00

    Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.

  • Cermat dan Cepat di RUU Perampasan Aset

    20/1/2026 05:00

    PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.

  • Mitigasi Dampak Geopolitik Efek Trump

    19/1/2026 05:00

    PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.

  • Jangan Remehkan Alarm Rupiah

    17/1/2026 05:00

    PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun. 

  • Aset Dirampas, Koruptor Kandas

    16/1/2026 05:00

    SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.

  • Kembalikan Tatanan Dunia yang Rapuh

    15/1/2026 05:00

    TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.

  • Point of No Return IKN

    14/1/2026 05:00

    POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.

  • Hentikan Kriminalisasi Kritik

    13/1/2026 05:00

    KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.

  • Basmi Habis Benalu Pajak

    12/1/2026 05:00

    BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.

  • Syahwat Materi di Jalan Suci

    10/1/2026 05:00

    KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.

  • Satu Pengadilan Beda Kesejahteraan

    09/1/2026 05:00

    HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.

  • Menjaga Muruah Pengadilan

    08/1/2026 05:00

    Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.

  • Dikepung Ancaman Krisis Global

    07/1/2026 05:00

    SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.

  • Menagih Bukti UU Perampasan Aset

    06/1/2026 05:00

    DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret

  • Jamin Rasa Aman di Ruang Kritik

    05/1/2026 05:00

    DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.