Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Bandung telah memetakan 11.034 tempat pemungutan suara (TPS), pada pelaksanaan Pemilu 2024, Februari mendatang. Seluruh TPS dipastikan aman dari potensi bencana alam yang yang sewaktu-waktu bisa terjadi.
"Untuk mengamankan 11.034 TPS yang ada kami mempersiapkan personil, peralatan kebencanaan, kendaraan dan juga berkoordinasi dengan
berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bandung," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Uka Suska Puji Utama, Kamis (4/1).
Untuk menghadapi Pemilu 2024, tambahnya, BPBD terus melakukan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi ancaman potensi bencana alam, sekaligus penanganan pasca-bencana alam. Ini dilakukan dalam upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, dengan harapan pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung berlangsung aman dan kondusif.
"Dalam pelaksanaannya di lapangan, kita melibatkan para nara hubung
sebanyak 90 orang yang tersebar di sejumlah desa, kelurahan maupun
kecamatan. Mereka tersebar, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana banjir, tanah longsor, pergerakan tanah maupun angin puting beliung," ungkapnya.
Menurut Uka, untuk menggerakkan partisipasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan, BPBD juga bersinergi dengan Amatir Radio yang tergabung dalam ORARI maupun RAPI. Selain itu BPBD juga berkoordinasi dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bandung, sebagai komunitas kebencanaan dan kemanusiaan.
"FPRB ini juga dilibatkan dalam setiap pelaksanaan sosialisasi potensi
ancaman bencana yang melibatkan Ketua RT, RW, apartur desa dan pihak
kecamatan setempat. Terutama yang berada di daerah rawan bencana,
seperti di kawasan aliran Sungai Citarum maupun anak-anak sungainya," ungkapnya.
BPBD, lanjut dia, juga melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan
perwakilan organisasi kemanusiaan. Dengan kehadiran berbagai organisasi
kemasyarakatan dan kelembagaan yang ada di Kabupaten Bandung, tentu BPBD sangat terbantu. Apalagi pada saat pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 tentu kehadiran mereka sangat dibutuhkan. (SG)
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved