Berita Terbaru UU KPK Hari Ini

Wadah Pegawai KPK tidak Boleh Berkomentar ke Publik

"Ini seolah-olah di KPK ini kan jadi jubir. Kan begitu, ke depan harus kita tertibkan itu. Siapa yang boleh bicara mengatasnamakan lembaga. Repot nanti kalau semua orang bisa bicara," kata Alex

DPR Kebut Pembahasan Revisi UU KPK

DPR melalui Badan Legislasi (Baleg) terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pakar: Bahaya Jika KPK tidak Diawasi

Ganjil jika KPK menolak kehadiran dewan pengawas. Pasalnya, semua lembaga penegak hukum di Indonesia punya pengawas. Bahkan, Presiden saja ada yang mengawasi juga kinerjanya.

Jokowi Didorong Tarik Surpres Revisi UU KPK

Penarikan surpres, jelasnya, berdasarkan asas contrarius actus yaitu badan yang mengeluarkan suatu kebijakan dapat membatalkan sendiri kebijakan tersebut.

Polemik Revisi UU KPK Singgung Prbadi Presiden, PDIP Pasang Badan

"Kami mengkritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal yang menghina tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden," kata Hasto

Setuju Revisi UU KPK, PKS : Agar KPK Dapat Pengawasan

Sebagai sebuah institusi, ada mekanisme checks and balances dalam opersionalisasi KPK. Soal lainnya dalam draf revisi UU KPK, kata Sohibul, belum menjadi perhatian bagi PKS

KPK Jangan Kekanak-kanakan

Pimpinan KPK diharapkan tidak berputus asa karena proses revisi di DPR baru dimulai KPK memiliki ruang untuk memberikan masukan kepada dewan juga pemerintah

Istana Sayangkan Sikap Agus Dkk

Ngabalin meminta pimpinan KPK bersabar karena mereka akan diundang untuk dimintai masukkan terkait dengan pembahasan revisi UU KPK antara pemerintah dan DPR.

Dewan Pengawas untuk Mencegah Kesewenangan

Di dalam sebuah negara demokras, jelasnya, setiap lembaga memiliki badan pengawas guna menjalankan fungsi kontrol.

Antasari: Pimpinan KPK Harus jadi Manajer yang Baik

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu pun berpesan kepada pemimpin KPK yang baru agar bisa menjadi manajer yang baik

Istana: Pimpinan KPK Harusnya Punya Rasa Tanggung Jawab

Ali Mochtar Ngabalin menyangkan sikap tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.

Pakar: UUD 1945 Pernah Diamendemen, KPK juga Bisa Direvisi

Masifnya penangkapan yang dilakukan KPK tidak sebanding dengan besarnya pengembalian aset negara dibandingkan kepolisian dan kejaksaan.

Revisi UU harus Perjelas Otoritas KPK

Tujuannya, kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi, agar tidak tumpang tindih dengan kewenangan kejaksaan dan kepolisian.

Jokowi: UU KPK Perlu Penyempurnaan

Presiden ingin KPK tetap lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi

Presiden: Dewan Pengawas Diambil dari Akademisi bukan Politisi

Bagi Jokowi, KPK perlu lembaga pengawas seperti juga lembaga negara yang lain. Anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi ataupun pegiat antikorupsi

Presiden: SP3 untuk KPK Bersifat Opsional

Jokowi mengusulkan SP3 diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, lebih lama dari usulan DPR. Kewenangan itu pun opsional bagi KPK bisa digunakan ataupun tidak

Ini Pokok Pandangan Pemerintah Soal Revisi UU KPK

Pandangan pertama terkait pengangkatan Dewan Pengawas KPK, pemerintah berpandangan bahwa pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas merupakan kewenangan Presiden.

Ahli Hukum UGM: Revisi UU agar KPK Tidak Tertinggal Zaman

Publik tidak boleh menutup mata bahwa ada sejumlah hal yang mesti dievalusi terkait fungsi dan kewenangan komisi antikorupsi.

Pansel Tuding KPK Berpolitik

"Kesimpulan dari semuanya ialah status dugaan pelanggaran etik itu belum berkekuatan hukum tetap. Cara begini ingin terlihat ingin menyudutkan dan membunuh karakter sesorang," kata Hendardi

Jimly: Dewan Pengawas Perluasan Fungsi Dewan Penasihat KPK

Fungsi dewan tersebut juga harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menggangu proses penegakan hukum.

Menata Bandul Hubungan Pusat-Daerah

Dari Spirit Idul Fitri ke Transformasi Sosial Ekonomi

Menimbang Keadilan dalam Karat: Apakah Nisab Zakat 14 Karat Lebih Relevan?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia