Headline
Revisi KUHAP Hambat Penindakan Korupsi

Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.

Fokus
Trump Bikin Pasar Global Jadi Panas

Sejumlah negara berhasil capai kesepakatan baru

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft
Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause
UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah
Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi
Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Surat Presiden soal Revisi UU KPK Dikirim, Presiden Sampaikan DIM

Akmal Fauzi
11/9/2019 20:55
Surat Presiden soal Revisi UU KPK Dikirim, Presiden Sampaikan DIM
Aksi masyarakat mendukung revisi UU KPK(MI/Saskia Anindya Putri)

PRESIDEN Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden ke DPR RI terkait usulan revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menterii Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, surat presiden itu dilayangkan ke DPR pada Rabu (11/9) pagi..Dalam surat presiden itu, presiden juga ikut menyampaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait draf revisi UU KPK yang  diusulkan DPR.

Pratikno memastikan, DIM yang disampaikan Presiden menyangkut sejumlah hal krusial. Namun, ia belum mau menyebutkan isi DIM yang dikirimkan Presiden Jokowi tersebut.

Baca juga : Dewan Pengawas KPK Harus Dipilih oleh Presiden, Bukan DPR

"Jadi ini kan kewenangannya DPR lah untuk merumuskan undang-undang tapi itu kan harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah," kata Pratikno.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar tak ada pembatasan-pembatasan yang tak perlu dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jokowi tak ingin pembatasan dalam revisi itu justru membuat independensi KPK terganggu. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved