NEWSTICKER

Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden

Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T

Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid

Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Presiden: SP3 untuk KPK Bersifat Opsional

Akmal Fauzi

13/9/2019 13:24

Presiden: SP3 untuk KPK Bersifat Opsional — Presiden RI Joko Widodo(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) setuju usulan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Usulan itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang tentang KPK yang diinisiasi DPR. Ia mengusulkan SP3 diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun. Hal ini, lebih lama daripada usulan DPR dalam revisi UU KPK yang hanya satu tahun. Namun, Jokowi menyebut kewenangan SP3 itu merupakan opsional bagi KPK.

"Yang penting ada kewenangan bagi KPK untuk digunakan ataupun tidak digunakan," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Kepala Negara memastikan keberadaan SP3 ini diperlukan sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan juga untuk memberikan kepastian hukum

Baca juga: Wapres: KPK Perlu Diberi Wewenang Terbitkan SP3

Dalam Pasal 40 (1) RUU, KPK berwenang untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi yang disoroti sejumlah pihak. Batasan waktu itu dinilai bisa membuat KPK terganjal untuk menyelesaikan sejumlah perkara korupsi besar.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

Jokowi Soal Uji Materi UU Pemilu: Setiap warga Kedudukannya Sama di Depan Konstitusi
27/2/2026 15:23
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
2 Keponakan Jokowi di Pertamina Disorot Publik, Siapa Dia? Berikut Profilnya
26/2/2026 15:46
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
ICW Sebut Jokowi Berupaya Cuci Tangan setelah Lemahkan KPK
17/2/2026 16:43
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Jokowi Suarakan Revisi UU KPK, Pengamat: Cuma Gimik Politik
17/2/2026 12:36
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Jokowi Lempar Persoalan UU KPK ke DPR, Ini Kata Komisi III DPR
16/2/2026 15:58
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Peluang Gibran Maju di Pilpres 2029 Disebut Kecil
08/2/2026 19:31
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi
25/2/2026 18:02
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
ICW Sebut Jokowi Berupaya Cuci Tangan setelah Lemahkan KPK
17/2/2026 16:43
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Jokowi Suarakan Revisi UU KPK, Pengamat: Cuma Gimik Politik
17/2/2026 12:36
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Jokowi Lempar Persoalan UU KPK ke DPR, Ini Kata Komisi III DPR
16/2/2026 15:58
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Jokowi Diminta Jangan Cari Muka soal UU KPK Lama
15/2/2026 15:04
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Pengamat: KPK Terancam Kehilangan Masa Depan Jika UU Lama tak Dikembalikan
03/2/2026 15:53
Pakar menegaskan pentingnya pemerintah mengembalikan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke desain awal sebelum revisi 2019.

LOAD MORE

Opini

NU dan NKRI: Menjaga Kalimatun Sawa di Tengah Kepungan Algoritma dan Pragmatisme
05/3/2026 05:20
Pendidikan dalam Pasung Komodifikasi
05/3/2026 05:15
Menakar Harga Beras dengan Tenaga Perempuan Buruh Tani
05/3/2026 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
Menenun Masa Depan di antara Tarif dan Modal Global
23/2/2026 05:00
Refungsionalisasi Kawasan Hutan sebagai Momentum Transisi Agroindustri 7.0
16/2/2026 05:05

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved