Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MANTAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar heran pimpinan baru Korps Antirasuah menjadi polemik. Dia pun membela Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri yang bakal menjadi nakhoda baru KPK.
"Saya sendiri tidak melihat bahwa secara formal yuridis yang bersangkutan itu melanggar," kata Antasari di sela acara deklarasi organisasi masyarakat Garda Aksi di Rumah Dinas Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu, (14/9)
Antasari mempertanyakan mengapa Firli menjadi kontroversi lantaran masalah kode etik. "Itu kan suara, katanya-katanya. Kita kan enggak bisa jalan dengan katanya. Apalagi ini lembaga hukum," ujarnya.
Baca juga: Minta Bertemu Presiden, KPK Pastikan tidak Bahas Komisioner Baru
Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu pun berpesan kepada Firli agar menjadi pemimpin KPK yang dekat dengan pegawainya. Para pimpinan harus bisa menjadi manajer yang baik untuk KPK.
"Saya harap bisa menguasai lantai satu sampai seluruh lantai KPK," jelas dia.
Dia melihat pimpinan KPK belakangan ini berjarak dengan pegawainya. Hal ini harus diperbaiki pimpinan periode 2019-2023. "Tidak ada sinergitas antara pimpinan dengan pegawai" ujar Antasari.
DPR telah memilih pimpinan baru KPK. Mereka adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata; Kapolda Sumatra Selatan Irjen Firli Bahuri; hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali, Nawawi Pomolango; advokat Lili Pintauli Siregar; dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Nurul Ghufron. (OL-8)
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
KETUA Pusat Studi Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman Samarinda, Orin Gusta Andini menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih berjalan stagnan.
UU KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon mengajukan uji materi Pasal 30 ayat (1) dan (2) mengenai proses seleksi pimpinan KPK yang dianggap tidak sah.
Sejumlah harapan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Salah satu harapannya ialah KPK jangan tebang pilih dalam memberantas korupsi.
Saut Situmorang mengatakan lima pimpinan KPK yang baru terbentuk periode 2024-2029 berpotensi akan bekerja tidak independen dalam memberantas korupsi karena revisi UU KPK
Soleman B Ponto menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XXI/2023 membenturkan kewenangan KPK dengan Kejaksaan dan TNI lewat Polisi Militer.
ICW harap pansel bisa objektif pilih kandidat Capim KPK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved