Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
"Pemanggilan tersebut diharapkan dapat melengkapi keterangan yang telah diberikan mengenai duduk permasalahan sehingga membuat terangnya peristiwa."
Para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Al Quran.
Lembaga Antikorupsi itu menegaskan pengadaan dan pelaksanaan TWK tidak asal-asalan.
Rohaniwan Franz Magnis Suseno atau yang kerap disapa Romo Magnis mengatakan jangan menyuruh atau mengarahkan masyarakat untuk memilih agama atau Pancasila.
PAKAR Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita menilai kedatangan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Komnas HAM merupakan niat baik menjelaskan soal TWK.
KPK menjelaskan duduk perkara hasil asesmen TWK yang diminta pegawainya, karena lembaga antirasuah itu dituding tidak transparan
Salah satu eks pimpinan kpk, M Jasin, mengungkapkan isu Taliban di KPK terkait pihak yang taat aturan dan kode etik, serta tidak mau dipengaruhi pihak luar.
Pemberhentian pegawai hanya bisa dilakukan antara lain atas dasar pelanggaran etik dan disiplin atau meninggal dunia.
‘’Kami digali beberapa informasi untuk pengambilan keputusan Komnas HAM. Informasi digali dari berbagai angle,’’ kata mantan Wakil Ketua KPK Mochammad Jasin
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam sebelumnya menyebut keterangan pimpinan komisi antirasuah yang diwakili Nurul Ghufron tak bisa mengklarifikasi semua pertanyaan.
"Ada yang soal substansial yang ini mempengaruhi secara besar kenapa ada hasil 75 (pegawai tidak lolos) dan hasil 1.200-an (lolos)."
"Kami mendalami apa konteksnya, kenapa memilih itu, kenapa menggunakan ini dan sebagainya, termasuk prasyarat mengenai kesetiaan terhadap Pancasila dan sebagainya."
"TWK itu adalah prosedural untuk menguji pemenuhan syarat tentang kesetiaan terhadap Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah. Itu tool-nya TWK, yang melaksanakan BKN
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron datang sendiri ke Komnas HAM untuk penuhi panggilan dugaan kejanggalan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK)
Menurut ICW, Lembaga Antikorupsi itu tidak butuh izin BKN untuk memberikan hasil TWK ke pegawai.
Komnas HAM sudah melayangkan pemanggilan pertama terhadap pimpinan KPK pada 8 Juni lalu.
PIMPINAN KPK akan memenuhi panggilan Komnas HAM terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada Kamis (17/6/2021) mendatang.
Biro Hukum KPK meminta informasi kebutuhan data dan keterangan terkait pemanggilan dan disepakati akan hadir pada Kamis (17/6).
Ali mengatakan sebanyak 30 permintaan itu masuk melalui pejabat pengelola informasi dan data (PPID) KPK. Lembaga Antikorupsi tidak bisa sembarangan memberikan data soal TWK.
Komnas HAM mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memenuhi panggilan lembaga tersebut pada Kamis (17/6) terkait penjelasan tes wawasan kebangsaan (TWK).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved