KOMNAS HAM melakukan permintaan keterangan terhadap Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan instansi lain terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada pemeriksaan yang digelar sejak pagi hingga sore tadi itu, Komnas HAM mendapat penjelasan terkait instrumen asesmen TWK.
"Dalam permintaan keterangan ini, Komnas HAM mendapat berbagai penjelasan terkait instrumen assesment, pelaksanaan assesment, dan mekanisme penilaian. Komnas HAM menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, serta instansi terkait lain," kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam, Rabu (16/6).
Komnas sebelumnya juga sudah meminta keterangan dari perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rencananya, Kepala BKN juga akan dimintai penjelasan. Pimpinan KPK juga dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada Kamis (17/6) besok.
"Dalam kesempatan ini, Komnas HAM berharap instansi terkait lain dapat turut kooperatif dan bekerja sama dengan baik demi semakin terangnya peristiwa," kata Anam.
Pegawai KPK yang tak memenuhi syarat TWK dan terancam diberhentikan mengadukan kisruh alih status menjadi ASN itu ke Komnas HAM pada 24 Mei lalu. Mereka melaporkan lantaran menduga terjadi pelanggaran terkait HAM dalam pelaksanaan TWK.
Komnas HAM sudah melayangkan pemanggilan pertama terhadap pimpinan KPK pada 8 Juni lalu. Namun, pimpinan komisi antirasuah saat itu enggan hadir lantaran merasa tak ada kejelasan mengenai materi pemanggilan itu.
Pimpinan KPK kemudian mengutus Biro Hukum meminta kejelasan terkait dugaan pelanggaran yang diadukan. Pimpinan komisi antirasuah akhirnya sepakat dijadwalkan menghadiri undangan Komnas HAM pada Kamis (17/6) besok. (OL-14)
