Jumat 18 Juni 2021, 20:12 WIB

Eks Pimpinan KPK Jelaskan Isu Taliban ke Komnas HAM

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Eks Pimpinan KPK Jelaskan Isu Taliban ke Komnas HAM

Antara
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak dalam aksi protes.

 

KOMNAS HAM kembali melanjutkan pemeriksaan terkait pengaduan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, empat mantan pimpinan KPK dimintai keterangan, yakni M Jasin, Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang. 

Komnas HAM berupaya menggali informasi seputar isu Taliban kepada eks pimpinan KPK tersebut. "Salah satu isu yang penting juga ditanya sebenarnya kapan (muncul)? Apa definisi Taliban menurut para pimpinan. Tadi disebutkan itu definisinya," ujar Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul di Jakarta, Jumat (18/6).

Baca juga: Diperiksa Komnas HAM, Jasin: Pemberhentian Tidak Punya Dasar Hukum

Dari empat mantan pimpinan KPK yang diperiksa, hanya M Jasin yang datang langsung ke kantro Komnas HAM. Adapun Abraham Samad, Bambang Widjojanto dan Saut Situmorang menghadiri pemeriksaan secara daring.

Jasin mengatakan definisi Taliban yang muncul sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan radikalisme. Dia menjelaskan istilah Taliban merujuk kepada orang yang ketat menaati disiplin kode etik dan aturan.

Baca juga: Firli tidak Tahu Istilah Kubu Taliban dan India

Menurutnya, pihak yang dilabeli Taliban merupakan orang-orang yang menolak untuk melanggar aturan di KPK. Serta, tidak mau dipengaruhi pihak luar. Adapun isu Taliban, lanjut dia, kemudian berkembang menjadi stigma negatif.

"(Label) Taliban itu sebenarnya orang yang tidak bisa dipengaruhi, karena taat pada peraturan perundangan dan taat pada kode etik. Diajak makan di restoran, tidak mau. Dijemput saat kunjungan di daerah, tidak mau. Yang jujur itu disebut Taliban oleh teman-temannya," papar Jasin.(OL-11)

 

 

Baca Juga

Dok. MI

Densus 88 Tangkap 22 Warga Sulteng Diduga Simpatisan MIT

👤M. Taufan SP Bustan 🕔Senin 16 Mei 2022, 17:48 WIB
Informasi yang dihimpun Media Indonesia menyebutkan, penangkapan itu dilakukan Densus pada Sabtu 14 Mei 2022 di beberapa wilayah Poso...
Dok MI

Minta RDP dengan DPR Disegerakan, KPU: Butuh Proses Harmonisasi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Senin 16 Mei 2022, 17:28 WIB
Terkait adanya permintaan dari DPR RI pada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu,...
MI/Ramdani

Akselerasi Antisipasi Dampak Krisis Global Butuh Langkah Bersama

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 16 Mei 2022, 17:09 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari menyebut tugas dari presiden memang tidak mudah tetapi harus seger diakselerasi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya