Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Di tengah polemik tes wawasan kebangsaan, muncul istilah polisi Taliban dan polisi India, yang seolah menggambarkan posisi pegawai KPK.
Menurut Ketua KPK, hubungannya dengan Novel Baswedan tidak memiliki persoalan. Sekalipun Novel termasuk pegawai KPK yang tidak lolos TWK.
Sebab, pihaknya telah mengirimkan surat ke Komnas HAM, yang berisi permintaan untuk menjelaskan hal apa yang perlu disampaikan KPK dalam panggilan tersebut.
Dalam wawancara di Kick Andy Double Check, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai undang-undang.
"Lebih baik, kita kawal dan doakan agar KPK tetap maksimal seperti setahun belakangan ini, saat pencegahan, edukasi dan penindakan bisa berjalan dengan baik."
Sekalipun pimpinan KPK telah memberikan klarifikasi secara langsung, Ombudsman tetap mempelajari dasar hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.
Agus juga mengatakan bisa memahami kenapa Ketua KPK Firli Bahuri tidak memenuhi panggilan Komnas HAM.
Hendardi menyampaikan semestinya Komnas HAM meneliti lebih dahulu apa memang benar ada dugaan pelanggaran HAM sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN
"Kewenangan badan peradilan, peradilan tata usaha negara, bukan wewenang KPK dan bukan persoalan pelanggaran HAM," kata Petrus
POLITISI PDI-Perjuangan Kapitra Ampera mendukung Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan lainnya yang tidak hadir pemanggilan Komnas HAM terkait laporan 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK.
"Pelaksanaan TWK untuk alih status menjadi ASN merupakan perintah UU. Jadi, siapa pun pimpinan KPK pasti melakukan hal itu. KPK hanya melaksanakan UU.'
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, yang menyoroti proses seleksi penyelenggaran negara melalui TWK.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kooperatif untuk menjelaskan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).
Komnas HAM juga mendapatkan tiga bundel dokumen yang diperkirakan sekitar 650 halaman dan berisi berbagai informasi.
Menurut Danang, IPK Indonesia pada 2020 dinyatakan melorot disebabkan sejumlah faktor yang salah satunya revisi undang-undang.
Pimpinan komisi antirasuah sedianya akan dimintai keterangan oleh Komnas HAM atas aduan para pegawai yang tak lolos TWK pada hari ini, Selasa (8/6)
Pelemahan KPK berpotensi besar merubah proses penindakan di lembaga antirasuah tersebut dalam arena politis.
Benny mempertanyakan mengapa Kemenkumham, kepolisian dan kejaksaan tidak memasukkan program TWK dalam proposal anggaran kerja tahun 2022 yang diajukan ke Komisi III
Firli pun menyatakan komitmen KPK tidak akan berubah dalam hal pemberantasan korupsi meski ada polemik 75 pegawai tersebut.
Pergelaran itu dilaksanakan di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 13.30 WIB yang diikuti oleh 53 perwakilan pegawai. Sisanya mengikuti prosesi pelantikan secara daring.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved