Selasa 08 Juni 2021, 11:25 WIB

Dipanggil Komnas HAM soal TWK, Pimpinan KPK Mempertanyakan

 Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Dipanggil Komnas HAM soal TWK, Pimpinan KPK Mempertanyakan

MI/Susanto
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan pemanggilan oleh Komnas HAM terkait kisruh alih status pegawai. Pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebelumnya melaporkan pelaksanaan tes itu lantaran diduga bermasalah dari sisi HAM.

"Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (8/6).

Pimpinan komisi antirasuah sedianya akan dimintai keterangan oleh Komnas HAM atas aduan para pegawai yang tak lolos TWK pada hari ini, Selasa (8/6). Merespons pemanggilan itu, pimpinan KPK berkirim surat balik meminta penjelasan terkait substansi pemanggilan.

Ali Fikri menyampaikan pimpinan KPK menghormati Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, KPK menegaskan proses alih status pegawai yang dijalankan merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK menyatakan proses alih status pegawai sudah dijalankan sesuai undang-undang.

"Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM sebagaimana tersebut di dalam ketentuan yang berlaku saat ini," kata Ali Fikri.

"Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Sebelumnya, pegawai KPK yang tak memenuhi syarat TWK dan terancam diberhentikan mengadukan kisruh alih status menjadi ASN itu ke Komnas HAM pada 24 Mei lalu. Mereka melaporkan lantaran menduga terjadi pelanggaran terkait HAM dalam pelaksanaan TWK. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

Pendam Cenderawasih

Kapolri: Waspadai Keamanan Jelang Natal dan Tahun Baru di Papua

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:58 WIB
"Mendekati akhir tahun, isu lokal meningkat eskalasinya. Peningkatan ini akan menimbulkan potensi gangguan keamanan,"...
Antara/Rivan Awal Lingga

Moeldoko Dengarkan Mahasiswa, Legislator : Jaga Marwah Demokrasi 

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:20 WIB
Menurut dia, penyikapan pemerintah terhadap masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan mengedepankan persuasi perlu...
MI/Susanto

KPK Eksekusi Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

👤Ant 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 23:09 WIB
Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukuman Amril dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara ditambah denda Rp300...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Amendemen Konstitusi antara Ambisi Elite dan Aspirasi Rakyat

Persepsi publik mengenai cara kerja presiden lebih mengharapkan pemenuhan janji-janji politik saat kampanye ketimbang bekerja berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya