DALAM Rapat Kerja (Raker) terkait anggaran antara Komisi III DPR RI dengan kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta ketiga lembaga tersebut untuk bisa menerapkan tes wawasan kebangsaan (TWK) seperti yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Benny meminta perlu ada anggaran khusus pelaksanaan TWK bagi ketiga lembaga tersebut.
"Saya sangat senang ada TWK di KPK. kalau boleh, di kejaksaan, kepolisian, dan Kumham dilakukan hal yang sama," ungkap Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/6).
Baca juga: Megawati dan Prabowo Kompak Resmikan Patung Bung Karno
Benny mempertanyakan mengapa Kemenkumham, kepolisian dan kejaksaan tidak memasukkan program TWK dalam proposal anggaran kerja tahun 2022 yang diajukan ke Komisi III. Menurut Benny, pelaksaan TWK diyakini mampu meningkatkan militansi para pegawai dalam menunjang penengakan hukum yang dilakukan oleh aparat.
"Harus ada anggarannya di sini. Tentu maksudnya bukan untuk memecat atau memberhentikan yang tidak suka dengan kita. Tapi betul-betul dalam rangka menjalankan fungsi secara profesional. Supaya ada militansi," ungkapnya.
Menurut Benny, program TWK merupakan bagian dari agenda reformasi kultural yang ada di setiap institusi. TWK merupakan salah satu program lanjutan dari revolusi mental yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saya dengar tidak ada satupun yang muncul ada agenda TWK sebagai bagian dari pembinaan. Tapi tolong itu di masukkan kalau bisa," ungkapnya. (OL-6)
