Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
‘’Kami harap pimpinan KPK maupun pihak-pihak lain yang mendapat pemanggilan dari Komnas HAM bekerja sama datang ke Komnas HAM,’’ kata Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam
Tes ginian buat anak baru sekolah.... nggak cocok buat aku yang dah senior....
Pimpinan KPK menolak keberatan sejumlah pegawai mengenai Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
"Mereka (KPK) kan punya pertimbangan. Istana sudah jelas suaranya presiden," ungkapnya.
"Mereka punya anak, punya istri yang perlu juga kita hargai hak asasi manusianya, kita juga harus jamin kepastian hukumnya, menjamin tentang status kepegawaian mereka," kata Firli.
Firli memastikan masih memperjuangkan nasib 75 pegawai yang gagal dilantik menjadi ASN. Komitmen itu lahir dari semua pimpinan KPK.
"Saya agak heran ada kalimat ada upaya menyingkirkan. Saya katakan tidak ada upaya menyingkirkan siapapun," kata Firli
PEGAWAI KPK yang sudah memenuhi syarat atau lulus TWK, harus menunjukkan sikap dan perilaku taat pimpinan. Jika pimpinan KPK sudah menetapkan pelantikan pegawai KPK menjadi ASN
Haedar berharap tes wawasan kebangsaan tidak dijadikan kedok untuk melemahkan KPK.
Pelantikan itu akan berlangsung di Gedung Juang KPK. Pelantikan juga bisa disaksikan melalui akun YouTube resmi milik KPK.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Kemenpan-RB dan BKN adalah mitra kerja Komisi II DPR sehingga pihaknya ingin mengetahui secara pasti bagaimana proses tes tersebut.
Anggota DPR RI Al Muzzammil Yusuf menyampaikan tiga tuntutan terkait kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada seleksi calon ASN KPK yang dinilainya bertentangan dengan amanat konstitusi.
Tumpak mengatakan saat ini Dewas terus mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran etik tersebut.
Penanganan perkara tetap akan berjalan meski ada satu orang penyidik yang berhalangan hadir saat mengusut kasus.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disahkan pada Oktober 2019. KPK masih punya waktu lima bulan untuk memproses alih status pegawai.
Ia mengatakan KPK telah melakukan mekanisme yang benar dengan melaksanakan TWK sebagai syarat alih status pegawak menjadi ASN.
KPK telah melakukan mekanisme yang benar dengan melaksanakan TWK sebagai syarat alih status pegawak menjadi ASN.
"Kalau pegawai KPK kritis, tidak langsung menurut perintah tapi didiskusikan lebih dahulu itu, iya (ada di KPK). Itu karena itu adalah budaya kepegawaian di KPK."
Uang itu merupakan tunjangan yang diberikan pegawai tiap bulannya namun hanya bisa dicairkan ketika keluar dari KPK.
Polemik semakin besar karena ada narasi dengan tidak mengakui tim asesor di dalam tes itu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved