Kamis 03 Juni 2021, 13:32 WIB

Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan pers.

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak keberatan sejumlah pegawai mengenai Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pimpinan KPK menyatakan tak akan mencabut SK mengenai pembebastugasan pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK itu.

"Kebijakan pimpinan KPK tersebut dilatarbelakangi adanya mitigasi risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat sebagai pegawai ASN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/6).

Pernyataan Alexander itu termuat dalam surat bernomor R/1578/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 2 Juni 2021. Surat itu merupakan jawaban atas surat keberatan yang dilayangkan perwakilan 75 pegawai tak lolos TWK.

Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK di antaranya Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujarnako melayangkan surat keberatan kepada pimpinan terkait penonaktifan mereka. Dalam SK 652 itu, 75 pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

Alexander mengatakan pimpinan KPK menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasila asesmen TWK yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi ASN.

Alexander menyampaikan SK Nomor 652 dikeluarkan pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal itu agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien. Karena itu, pimpinan tak bisa memenuhi permintaan sejumlah pegawai untuk mencabut SK.

"Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan bahwa pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan Saudara Sujanarko dkk untuk mencabut SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021," kata Alexander. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

MI/Pius Erlangga

Dampingi Proyek Kereta Cepat, Kejaksaan Selamatkan Rp3,2 Triliun

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 23 September 2021, 12:22 WIB
Sepanjang 2018, ada delapan perkara yang ditangani oleh jaksa pengacara negara Kejati Jawa Barat dengan penyelamatan kerugian keuangan...
MI/Tri Subarkah

Kejagung Fasilitasi Penyidikan Kasus Masjid Alex Noerdin

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 23 September 2021, 11:10 WIB
Alex yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode itu diketahui menjadi tersangka untuk dua kasus yakni korupsu...
DOK DPR RI

Tertib dan Teratur, Komisi II Apresiasi SKD CASN 2021 Selama Pandemi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 23 September 2021, 09:48 WIB
Anggota Fraksi Nasional Demokrat DPR RI itu turut ingin memastikan bahwa seleksi CASN ini berjalan dengan transparan, objektif, dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sarjana di Tengah Era Disrupsi

Toga kesarjanaan sebagai simbol bahwa seseorang memiliki gelar akademik yang tinggi akan menjadi sia-sia jika tidak bermanfaat bagi diri dan orang banyak di era yang cepat berubah ini.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya