Kamis 03 Juni 2021, 13:32 WIB

Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Hasil Tes Wawasan Kebangsaan

MI/Susanto
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberi keterangan pers.

 

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak keberatan sejumlah pegawai mengenai Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pimpinan KPK menyatakan tak akan mencabut SK mengenai pembebastugasan pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK itu.

"Kebijakan pimpinan KPK tersebut dilatarbelakangi adanya mitigasi risiko atau permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat sebagai pegawai ASN," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan yang diterima, Kamis (3/6).

Pernyataan Alexander itu termuat dalam surat bernomor R/1578/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 2 Juni 2021. Surat itu merupakan jawaban atas surat keberatan yang dilayangkan perwakilan 75 pegawai tak lolos TWK.

Sebelumnya, sejumlah pegawai KPK di antaranya Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK Sujarnako melayangkan surat keberatan kepada pimpinan terkait penonaktifan mereka. Dalam SK 652 itu, 75 pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.

Alexander mengatakan pimpinan KPK menerbitkan SK Nomor 652 Tahun 2021 tertanggal 7 Mei 2021 sebagai tindak lanjut hasila asesmen TWK yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya 75 pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi ASN.

Alexander menyampaikan SK Nomor 652 dikeluarkan pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Hal itu agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien. Karena itu, pimpinan tak bisa memenuhi permintaan sejumlah pegawai untuk mencabut SK.

"Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan bahwa pimpinan KPK tidak dapat memenuhi permintaan Saudara Sujanarko dkk untuk mencabut SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021," kata Alexander. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

dok.instagram

GP Mania Bubar Sebelum Perang, SaGa: Jangan Patah Semangat

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 09:16 WIB
KELOMPOK sukarelawan Ganjar Pranowo Mania atau GPMania bakal membubarkan diri sebelum Pilpres 2024...
Ant/HO-Mahupiki

Ahli Hukum Berikan Edukasi Konsep dan Ide Dasar KUHP Nasional

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 09 Februari 2023, 07:05 WIB
MASYARAKAT Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), kembali menyosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Panglima Yudo: TNI-Polri Harus Berantas Praktik Ekspor dan Tambang Ilegal

👤Khoerun Nadif Rahmat 🕔Rabu 08 Februari 2023, 21:24 WIB
PANGLIMA TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan TNI-Polri harus bersinergi memberantas praktik ekspor dan tambang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya