Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Awalnya, kata dia, indikator hijau ada 6 kriteria, kuning 7 kriteria, dan merah 9 kriteria.
Menurutnya, persoalan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal berdampak bagi penanganan kasus-kasus besar yang ditangani.
TWK ini disebutnya penting untuk melihat bagaimana wawasan seseorang.
Komnas HAM akan meminta keterangan para pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan, yang dinilai sejumlah pegawai telah terjadi pelanggaran HAM.
Jusuf Kalla menyebut tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawainya harus sesuai aturan.
Para penyidik dan penyelidik tersebut juga menyebut tidak setuju atas upaya atau tindakan lain yang mengarah kepada pemberhentian pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi ASN.
Ada dua alasan yang menyebabkan mereka meminta penundaan pelantikan sebagai ASN tersebut. Alasan pertama adalah adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum.
"Kami sudah meminta kepada BKN untuk diberikan dispensasi supaya ikut ASN semua tapi tidak bisa karena sesungguhnya mereka memang TMS untuk menjadi ASN," ujar Ketua KPK Firli Bahuri
Ghufron mengatakan TWK dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaga Antikorupsi tidak ikut campur dalam pembuatan soal tes itu.
Ghufron juga mengatakan TWK bukan acuan untuk pengangkatan dan peralihan pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN)
KPK akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo soal keputusan final pimpinan soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurut pengamat, pelaksanaan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN, sudah sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Edi mengatakan Firli saat ini memang masih aktif sebagai anggota Polri.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan pemerintah memiliki kewenangan tertentu dalam polemik itu tapi tak seluruhnya.
SEBANYAK 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK menolak opsi pembinaan lanjutan, mereka meminta otomatos dialihkan sebagai ASN.
AMNESTY International Indonesia meminta pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM.
Pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN akan tetap dilakukan pada 1 Juni 2021.
Novel mengaku akan terus berjuang. Dia ingin tetap berkontribusi memberantas korupsi hingga titik akhir perjuangannya di KPK.
Ia pun mengaku terkejut dan kecewa atas keputusan tersebut.
Menurutnya, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap pegawai yang akan diangkat menjadi ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved