DPR Nilai ASN di KPK Tetap Perlu Miliki Wawasan Kebangsaan        

KOMISI III DPR RI akan segera melakukan rapat kerja (raker) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) para pegawai KPK. DPR ingin mendengar langsung penjelasan dari KPK mengenai hal tersebut.

"Diagendakan di masa sidang ini kita juga ada hearing dengan KPK. Dari kesempatan tersebut kami akan mendalami benar-benar apa saja keputusannya secara detail lalu apa yang menjadi alasan masing-masing," ungkap Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman kepasa wartawan di Jakarta, Selasa (25/5).

Dia menjelaskan Komisi III perlu mendalami keputusan KPK. Menurutnya, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap pegawai yang akan diangkat menjadi ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Terkait teknis apakah para pegawai KPK yang tidak lolos TWK perlu diberhentikan, Habiburohman menerangkan hal tersebut perlu dibahas bersama dengan KPK.

"Isu besarnya ialah kita mendorong bagaimana ASN ini punya wawasan kebangsaan yang clear. Tapi apakah secara teknis berbentuk TWK atau yang lain makanya kita mau dengar di forum yang resmi," ungkapnya.

Baca juga : Pakar Hukum Pidana: Tes Wawasan Kebangsaan KPK Mandat UU ASN

Dia melanjutkan, secara umum pengangkatan ASN para pegawai KPK telah diatur dalam UU KPK. Ketentuan pengangkatan ASN di lingkungan KPK secara teknis juga diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan KPK yang tetap mengacu pada UU. "Makanya kita perlu duduk bersama," ujarnya.

Pada prinsipnya, sambung Habiburokhman, Komisi III DPR ingin memperkuat KPK dari segala sisi. Termasuk mengisi para pegawai setingkat ASN dengan wawasan kebangsaan yang baik. Oleh karena itu, dia menegaskan agar setiap pihak dapat duduk bersama mencari solusi dan jalan tengah untuk tetap memperkuat KPK.

"Saya pikir, kita sudahlah jangan bikin narasi-narasi yang mempertentangkan. Copot ini, copot itu. Jangan cari pertentangannya," jelasnya. (OL-7)