Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PAKAR Hukum Pidana Romli Atmasasmita menilai arahan Presiden Joko widodo terkait nasib 75 pegawai KPK yang gagal TWK harus ditindak lanjuti. Menurut Romli tidak hanya pimpinan KPK yang harus mengikuti arahan Jokowi tetapi Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Kepegawian Negara.
“Yang menindaklanjuti petunjuk Presiden bukan Pimpinan KPK saja tetapi MenpanRB dan Kepala BKN,” ucap Prof Romli kepada wartawan, Selasa (25/5).
Menurut Romli, tindak lanjut tersebut sejalan dengan tupoksi kemenpanRB yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengangkatan, mutasi dan juga promosi alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tidak hanya itu Romli menilai sikap pimpinan KPK dalam menonaktifkan ke 75 pegwai tersebut dirasa sudah benar.
“Sikap pimpinan KPK sudah benar tidak memberhentikan tetapi hanya memerintahkan serah terima tugas dan tanggung jawab ke 75 pegawai KPK yang gagal TWK kepada atasan mereka karena pemberhentian wewenang Kemenpan-RB kecuali ada delegasi dari MenpanRB kepada pimpinan KPK untuk memberhentikan,” paparnya.
Baca juga : Kepala BKN: Putusan Soal 75 Pegawai KPK Sesuai Arahan Presiden
Romli menilai, aksi protes ke-75 pegawai KPK tersebut sama saja dengan perlawanan melawan hukum.
“Saya tegaskan bahwa protes atas reaksi instruksi alih tugas dan tanggungjawab 75 pegawai KPK kepada atasan merupakan akibat hukum mereka tidak lulus TWK karena bagi yang lulus diberikan reward (R) bukan punishment ( P) Jika tidak ada R dan P sama saja dengan tidak ada TWK jika TWK dinafikkan hasilnya sama saja dengan pelanggaran terhadap mandat UU ASN dan PP Alih tugas pegawai KPK menjadi ASN,” jelasnya.
Romli menambahkan, dirinya prihatin dengan sikap koalisi guru besar dan masyarakat anti korupsi terhadap dukungan ke 75 pegawai KPK tersebut.
“Apalagi sikap dan tuntutan tersebut tidak menghormati prinsip due process of law dan equality before the law. Saya prihatin dan malu atas sikap dan tuntutan tersebut karena juga diamini oleh segelintir guru besar yang merupakan kelompok cendkiawan dan bijaksana” pungkasnya. (OL-7)
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved