Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklarifikasi pernyataannya terkait satu pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselamatkan. Ia meluruskan yang diselamatkan bukan satu pegawai yang merah hasil tesnya melainkan indikator TWK-nya.
"Perlu saya klarifikasi bahwa yang diberitakan saya memperjuangkan satu pegawai yang merah itu maksudnya satu kriteria yang merah. Bukan satu orang yang merah," kata Nurul Ghufron dalam klarifikasinya, Sabtu (29/5).
Dia menegaskan tidak menyelamatkan satu pegawai yang memiliki rapor merah TWK untuk bisa dibina. Ia menjelaskan dalam rapat koordinasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa hari lalu, dibahas mengenai kriteria atau indikator TWK.
Hasil tesnya kemudian terdapat pembagian atau klasterisasi hijau, kuning, dan merah. Menurut Ghufron, dalam pembahasan di BKN itu tidak membahas nama-nama per orang dari 75 pegawai melainkan kriteria.
Awalnya, kata dia, indikator hijau ada 6 kriteria, kuning 7 kriteria, dan merah 9 kriteria. Kemudian, disepakati satu kriteria merah dicabut untuk mengatrol hasil tes sehingga dihasilkan 24 pegawai yang masih bisa dilakukan pembinaan.
"Dari yang merah dicabut satu kriteria setelah diaplikasikan menjadikan terangkat 24 orang dari 75 yang semula TMS (tidak memenuhi syarat) menjadi MS (memenuhi syarat) tetapi dengan perlu pembinaan dengan diklat wawasan berkebangsaan," ucapnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai lebih dari Rp5 miliar dalam penggeledahan yang dilakukan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, pada Jumat (13/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK akan memanggil satu saksi persidangan kasus dugaan pemerasan penerbitan sertifikat K3, oleh mantan Menaker Immanuel Ebenezer Noel termasuk mengonfirmasi dugaan aliran dana ke Ida Fauziyah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara tenaga kerja asing asal Singapura berinisial TCL yang dinilai janggal.
KPK mendalami jabatan Mulyono sebagai komisaris di 12 perusahaan terkait kasus suap restitusi pajak dan dugaan benturan kepentingan.
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved