Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengklarifikasi pernyataannya terkait satu pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diselamatkan. Ia meluruskan yang diselamatkan bukan satu pegawai yang merah hasil tesnya melainkan indikator TWK-nya.
"Perlu saya klarifikasi bahwa yang diberitakan saya memperjuangkan satu pegawai yang merah itu maksudnya satu kriteria yang merah. Bukan satu orang yang merah," kata Nurul Ghufron dalam klarifikasinya, Sabtu (29/5).
Dia menegaskan tidak menyelamatkan satu pegawai yang memiliki rapor merah TWK untuk bisa dibina. Ia menjelaskan dalam rapat koordinasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa hari lalu, dibahas mengenai kriteria atau indikator TWK.
Hasil tesnya kemudian terdapat pembagian atau klasterisasi hijau, kuning, dan merah. Menurut Ghufron, dalam pembahasan di BKN itu tidak membahas nama-nama per orang dari 75 pegawai melainkan kriteria.
Awalnya, kata dia, indikator hijau ada 6 kriteria, kuning 7 kriteria, dan merah 9 kriteria. Kemudian, disepakati satu kriteria merah dicabut untuk mengatrol hasil tes sehingga dihasilkan 24 pegawai yang masih bisa dilakukan pembinaan.
"Dari yang merah dicabut satu kriteria setelah diaplikasikan menjadikan terangkat 24 orang dari 75 yang semula TMS (tidak memenuhi syarat) menjadi MS (memenuhi syarat) tetapi dengan perlu pembinaan dengan diklat wawasan berkebangsaan," ucapnya.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo (SDW) sebagai tersangka kasus pemerasan dalam pengisian jabatan calon perangkat desa (caperdes).
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
KOMISi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya, usai operasi tangkap tangan (OTT).
Banyak ASN yang masih bingung mengenai "cara install" dan "daftar".
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Fitur ini wajib diaktifkan agar ASN dapat mengakses layanan vital seperti e-Kinerja, MyASN, hingga pengurusan kenaikan pangkat.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Ia mengungkapkan bahwa banyak ASN yang masih dibebani cicilan hingga menjelang pensiun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan penyesuaian jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta PPPK Paruh Waktu 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved