Firli Telah Perjuangkan 75 Pegawai jadi ASN, Tapi BKN yang Menolak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Badan Kepegawain Negara (BKN) untuk memberikan dispensasi kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Permintaan dispensasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian kepada 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami menindaklanjuti arahan presiden. Terkait dengan 75 pegawai KPK yang TMS. Kami sudah meminta kepada BKN untuk diberikan dispensasi supaya ikut ASN semua tapi tidak bisa karena sesungguhnya mereka memang TMS untuk menjadi ASN," ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (28/5).

Menurutnya pengukuran memenuhi syarat (MS) atau TMS dari TWK untuk menjadi ASN memiliki alat ukur indikator kriteria dan syarat (indikator merah, kuning dan hijau).

"Dari penjelasan tim BKN dan tim assesor, KPK akhirnya bisa memahami karena sangat jelas syarat, kriteria pengukurannya dengan berbagai variabel dan mengerikan. Hasil akhir 51 tetap TMS dan tidak bisa jadi ASN"

Sedangkan 24 pegawai KPK yang TMS namun masih bisa dipertimbangkan menjadi ASN dengan mengikuti Diklat bela negara dan wawasan kebangsaan lebih dulu.

"Itulah upaya keras dan diskusi panjang perjuangan pimpinan KPK sebagai wujud menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo," imbuhnya.

KPK pun sambung Firli memberikan apresiasi luar biasa atas penjelasan tim BKN dan tim assesor terkait TWK. Dari hasil tes tersebut indikator yang disampaikan sudah rinci dan transparan.

"Mereka mampu membuat indikator pengukuran. Merah dengan beberapa indikator, kuning denga beberapa indikator, hijau dengan beberapa indikator. Sehingga sangat jelas terang benderang," tukasnya. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akhmad Mustain