Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan tidak ada perkara yang terganggu hanya karena ada pegawai yang dibebastugaskan. Hal itu karena penanganan perkara diusut dengan tim, bukan perorangan.
"Setiap perkara dikerjakan oleh tim yang bukan satu orang," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (30/5).
Firli mengatakan ada sebuah sistem yang sudah terbangun di KPK dalam penanganan perkara korupsi. Sistem itu membuat tiap penanganan perkara dilakukan oleh sekumpulan penyidik yang dinahkodai satu kepala satuan tugas (kasatgas).
Baca juga: Siang Ini, Dewas Bacakan Putusan Etik SRP
Tiap penyidik saling memahami perkara yang ditangani. Jadi, kata Firli, penanganan perkara tetap akan berjalan meski ada satu orang penyidik yang berhalangan hadir saat mengusut kasus.
"Tim bekerja sesuai ketentuan dan prosedur," ujar Firli.
Firli membantah penanganan perkara bergantung dari satu penyidik gacoan.
Menurut Firli, tiap kesuksesan penanganan perkara merupakan kerja tim, bukan hasil pribadi.
"Sukses KPK adalah kerja tim, bukan individu. Direktur sidik yang mengatur," tegas Firli. (OL-1)
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved