Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PIMPINAN Pusat (PP) Muhammadiyah berharap tes wawasan kebangsaan (TWK) benar-benar merupakan bagian dari penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seluruh elemen diminta konsisten menguatkan KPK usai adanya polemik tes itu.
"Perlu penguatan KPK oleh seluruh komponen pemerintahan dan komponen bangsa, legislatif, eksekutif, yudikatif serta semua institusi negara. Semua harus mem-back up KPK," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan video, Senin (31/5).
Baca juga: Ini Rangkaian Acara Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN, Hari Ini
Haedar berharap tes itu tidak dijadikan kedok untuk melemahkan KPK. Para pejabat yang menyebut tes itu bagian dari penguatan diminta tidak memanfaatkan momen dan konsisten menguatkan KPK.
"Jangan ada kepentingan untuk melemahkannya begitu juga bagi komponen bangsa," ujar Haedar.
Pimpinan KPK juga diharap terus membuat transparansi penanganan kasus tetap terjaga. Sistem penanganan perkara yang ada di KPK juga diharap tetap berada di maruahnya tanpa adanya perubahan usai TWK.
"Para pemimpin KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," tutur Haedar.
Masyarakat juga diminta terus pasang mata dengan penanganan perkara di KPK. Pemantauan masyarakat diperlukan agar KPK tidak dipolitisasi.
"Karena politisasi akan membuat kita satu sama lain apriori dalam menyelesaikan persoalan," pungkasnya. (OL-1)
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan organisasi Islam dan tokoh pondok pesantren dari berbagai daerah pada hari ini.
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan sejumlah organisasi masyarakat Islam, termasuk PBNU, Muhammadiyah, dan MUI, ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta.
BANK Syariah Indonesia mempermudah layanan pembayaran iuran 16 juta anggota Muhammadiyah yang saat ini bisa diakses melalui superapps BYOND by BSI.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved