Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KOMISI II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) secara tertutup dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana membahas tes wawasan kebangsaan terhadap calon aparatur sipil negara (ASN) KPK.
"Hari ini raker dengan Menpan-RB dan Kepala BKN untuk mendalami informasi yang selama ini berkembang terkait dengan TWK yang saat ini jadi 'goreng-gorengan' di publik," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kompleks DPR RI, Jakarta, hari ini.
Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa Kemenpan-RB dan BKN adalah mitra kerja Komisi II DPR sehingga pihaknya ingin mengetahui secara pasti bagaimana proses tes tersebut.
Doli berharap Komisi II DPR bisa ikut membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif dan KPK menjadi lembaga yang benar-benar diharapkan masyarakat menuntaskan masalah korupsi.
Baca juga: Legislator Desak Presiden Batalkan TWK BKN Calon ASN KPK
"Jadi, kalau masalah internalnya tidak selesai, jadi bulan-bulanan publik, tentu tidak baik. Ini agar masalah tersebut bisa segera selesai dan KPK mengerjakan aktivitasnya seperti biasa," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa raker tersebut tidak terkait dengan rencana pegawai KPK yang lolos TWK akan dilantik sebagai ASN pada hari Selasa (1/6).
Menurut dia, raker tersebut hanya meminta penjelasan dan keterangan Kemenpan-RB dan BKN terkait dengan proses TWK yang berjalan.
"Pokoknya kami ingin mendengarkan pertama kali nanti tentang proses dalam seleksi ASN di KPK," katanya.(OL-4)
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved