Selasa 08 Juni 2021, 18:18 WIB

Soal Polemik TWK, DPR: tidak Loyal kepada Negara, Minggir!

Sri Utami | Politik dan Hukum
Soal Polemik TWK, DPR: tidak Loyal kepada Negara, Minggir!

Antara
Suasana rapat kerja antara Menteri PAN-RB dengan Komisi II DPR RI.

 

KOMISI II DPR RI menilai langkah pemerintah sudah tepat dalam melakukan proses seleksi penyelenggara negara. Dalam hal ini, menerapkan berbagai pertanyaan penting seputar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap calon ASN, termasuk terhadap 75 pegawai KPK. 

"Kami waktu masuk IPDN juga sama dan ini sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas terhadap negara, Anda minggir. Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara mana pun, harus taat dan patuh terhadap negara," tutur anggota Komisi II DPR Cornelis, Selasa (8/6).

Baca juga: KPK Diberi Kesempatan Sekali Lagi Jelaskan Aduan Pegawainya

Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB, anggota Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa pegawai KPK yang diseleksi menjadi ASN memiliki tanggung jawab besar. Apalagi, mereka menjalankan roda pemerintahan dan kegiatan negara. 

"Kami dites seperti itu dulu. Ditanya radikalisme, Pancasila dan agama. Mana yang Anda prioritaskan, harus pilih salah satu. Ya pilih negara, karena kami sebagai penyelenggara dan semua rahasia negara ada di situ," pungkas Cornelis.

Selain itu, panitia penguji harus memastikan calon ASN tidak akan berkhianat. Termasuk, kemungkinan membangun negara di dalam negara.  "Kalau ada perpecahan, bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi," imbuhnya.

Baca juga: Berbagai Elemen Masyarakat Dukung Kepemimpinan Firli Bahuri 

Adapun, Ketua Rapat Komisi II DPR Junimart Girsang mempersoalkan kedaruratan Wakil Menteri PAN-RB, yang diminta Menteri Pan RB Tjahjo Kumolo. "Soal Wamen apakah sudah sangat mendesak?" tanya Junimart. 

Alih-alih menjawab secara singkat dan gamblang, Tjahjo menuturkan pemerintah telah menyiapkan perpres. Sehingga, sudah menjadi hak prerogatif Presiden RI untuk mengadakan kementerian, termasuk membentuk jabatan Wamen.

"Wamen PAN-RB mau diisi siapa, kapan, itu kewenangan Presiden. Kami bersama Kemensetneg sudah persiapkan perpresnya. Soal pengisian tergantung Presiden," tukasnya.(OL-11)

 

 

Baca Juga

DOK MI.

Polri Minta Maaf terkait Polisi Perkosa Anak Perempuan di Halmahera Barat

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 24 Juni 2021, 13:34 WIB
Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo menuturkan bahwa dirinya akan segera memproses pemecatan terhadap Briptu Nikmal Idwar...
ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

Rizieq Shihab Menolak Vonis Hakim Pengadilan Negeri Jaktim

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 24 Juni 2021, 13:11 WIB
Muhammad Rizieq Shihab (MRS) menyatakan dengan tegas bahwa dirinya tak terima putusan atau vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta...
MI/Susanto

Dewas KPK Kumpulkan Bukti soal Pelaporan Etik Pimpinan Lili Pintauli

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 24 Juni 2021, 13:00 WIB
"Hanya bisa kami sampaikan sudah dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Diplomasi Jalur Rempah di Kancah Dunia

Perjalanan sejarah Indonesia terasa hambar tanpa aroma rempah. Warisan sosial, ekonomi, serta budaya dan ilmu pengetahuan itu kini dikemas dan disodorkan kepada dunia untuk diabadikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya