Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI II DPR RI menilai langkah pemerintah sudah tepat dalam melakukan proses seleksi penyelenggara negara. Dalam hal ini, menerapkan berbagai pertanyaan penting seputar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap calon ASN, termasuk terhadap 75 pegawai KPK.
"Kami waktu masuk IPDN juga sama dan ini sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas terhadap negara, Anda minggir. Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara mana pun, harus taat dan patuh terhadap negara," tutur anggota Komisi II DPR Cornelis, Selasa (8/6).
Baca juga: KPK Diberi Kesempatan Sekali Lagi Jelaskan Aduan Pegawainya
Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB, anggota Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa pegawai KPK yang diseleksi menjadi ASN memiliki tanggung jawab besar. Apalagi, mereka menjalankan roda pemerintahan dan kegiatan negara.
"Kami dites seperti itu dulu. Ditanya radikalisme, Pancasila dan agama. Mana yang Anda prioritaskan, harus pilih salah satu. Ya pilih negara, karena kami sebagai penyelenggara dan semua rahasia negara ada di situ," pungkas Cornelis.
Selain itu, panitia penguji harus memastikan calon ASN tidak akan berkhianat. Termasuk, kemungkinan membangun negara di dalam negara. "Kalau ada perpecahan, bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi," imbuhnya.
Baca juga: Berbagai Elemen Masyarakat Dukung Kepemimpinan Firli Bahuri
Adapun, Ketua Rapat Komisi II DPR Junimart Girsang mempersoalkan kedaruratan Wakil Menteri PAN-RB, yang diminta Menteri Pan RB Tjahjo Kumolo. "Soal Wamen apakah sudah sangat mendesak?" tanya Junimart.
Alih-alih menjawab secara singkat dan gamblang, Tjahjo menuturkan pemerintah telah menyiapkan perpres. Sehingga, sudah menjadi hak prerogatif Presiden RI untuk mengadakan kementerian, termasuk membentuk jabatan Wamen.
"Wamen PAN-RB mau diisi siapa, kapan, itu kewenangan Presiden. Kami bersama Kemensetneg sudah persiapkan perpresnya. Soal pengisian tergantung Presiden," tukasnya.(OL-11)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB)
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Maksimal 5% dari total pegawai masing-masing perangkat daerah yang boleh cuti.
DKI Jakarta mengajukan 2.268 CPNS untuk tenaga P3K, namun belum disetujui dari BKN.
Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana).
Dalam surat itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan jam kerja (sif) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved