Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISI II DPR RI menilai langkah pemerintah sudah tepat dalam melakukan proses seleksi penyelenggara negara. Dalam hal ini, menerapkan berbagai pertanyaan penting seputar Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap calon ASN, termasuk terhadap 75 pegawai KPK.
"Kami waktu masuk IPDN juga sama dan ini sudah lama. Kalau memang tidak punya loyalitas terhadap negara, Anda minggir. Karena menjadi birokrasi sipil dan militer di negara mana pun, harus taat dan patuh terhadap negara," tutur anggota Komisi II DPR Cornelis, Selasa (8/6).
Baca juga: KPK Diberi Kesempatan Sekali Lagi Jelaskan Aduan Pegawainya
Dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB, anggota Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa pegawai KPK yang diseleksi menjadi ASN memiliki tanggung jawab besar. Apalagi, mereka menjalankan roda pemerintahan dan kegiatan negara.
"Kami dites seperti itu dulu. Ditanya radikalisme, Pancasila dan agama. Mana yang Anda prioritaskan, harus pilih salah satu. Ya pilih negara, karena kami sebagai penyelenggara dan semua rahasia negara ada di situ," pungkas Cornelis.
Selain itu, panitia penguji harus memastikan calon ASN tidak akan berkhianat. Termasuk, kemungkinan membangun negara di dalam negara. "Kalau ada perpecahan, bagaimana mungkin mencapai tujuan organisasi," imbuhnya.
Baca juga: Berbagai Elemen Masyarakat Dukung Kepemimpinan Firli Bahuri
Adapun, Ketua Rapat Komisi II DPR Junimart Girsang mempersoalkan kedaruratan Wakil Menteri PAN-RB, yang diminta Menteri Pan RB Tjahjo Kumolo. "Soal Wamen apakah sudah sangat mendesak?" tanya Junimart.
Alih-alih menjawab secara singkat dan gamblang, Tjahjo menuturkan pemerintah telah menyiapkan perpres. Sehingga, sudah menjadi hak prerogatif Presiden RI untuk mengadakan kementerian, termasuk membentuk jabatan Wamen.
"Wamen PAN-RB mau diisi siapa, kapan, itu kewenangan Presiden. Kami bersama Kemensetneg sudah persiapkan perpresnya. Soal pengisian tergantung Presiden," tukasnya.(OL-11)
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto membuka kesempatan rumah sakit (RS) dan klinik asing untuk berinvestasi dan membuka cabang di dalam negeri. Anggota Komisi IX DPR RI agar tidak jadi bumerang
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan angkat suara terkait polemik pertunjukan sound horeg yang belakangan marak dipersoalkan masyarakat.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
213 instansi ini mengusulkan penundaan adalah penyesuaian data CASN seperti masalah ijazah, nama dan kompetensi individu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved