Selasa 08 Juni 2021, 17:20 WIB

KPK Diberi Kesempatan Sekali Lagi Jelaskan Aduan Pegawainya

Candra Yuri Nursalam | Politik dan Hukum
KPK Diberi Kesempatan Sekali Lagi Jelaskan Aduan Pegawainya

Ilustrasi
KPK

 

KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan satu kesempatan lagi untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan tentang tes wawasan kebangsaan (TWK). Pimpinan KPK tidak menghadiri panggilan Komnas HAM terkait hal tersebut.

"Saya kira dua kali sudah cukup. Itu kesempatan yang menurut kami sudah cukup maksimal," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa (8/6).

Anam mengatakan keterangan pimpinan KPK dibutuhkan untuk keberimbangan dalam pendalaman dugaan keganjilan pelaksanaan TWK yang tengah diusut pihaknya. Komnas HAM menilai hal itu penting karena aduan dibuat oleh pegawai Lembaga Antikorupsi.

"Enggak boleh Komnas HAM atau lembaga yang lain menyimpulkan sebelum itu dikasih kesempatan," ujar Anam.

Anam mengatakan pihaknya akan melanggar HAM jika KPK tidak diberikan kesempatan untuk menjawab aduan. Kesimpulan akan dibuat setelah KPK berikan tanggapan.

"Jadi (kalau) Komnas HAM tiba-tiba menyimpulkan sesuatu Komnas HAM-nya sendiri yang melakukan pelanggaran," tutur Anam.

Baca juga : Pemerintah Ajukan Revisi Terbatas UU ITE

Sebelumnya, pimpinan KPK berhalangan hadir saat dipanggil Komnas HAM hari ini, 8 Juni 2021. Komnas HAM minta Lembaga Antikorupsi kirim utusan jika komisionernya berhalangan hadir.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pengiriman utusan bisa dilakukan dalam pemanggilan di instansinya. Hal itu pernah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim.

"Nadiem Makarim itu pernah dipanggil Komnas HAM, walaupun waktu itu beliau tidak bisa, beliau kirim Dirjen kan untuk menjelaskan ada satu aduan dari kelompok manusia," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Selasa (8/6).

Taufan mengatakan pihaknya butuh keterangan dari KPK untuk mengonfirmasi aduan tentang dugaan keganjilan tes wawasan kebangsaan (TWK) dari 75 pegawai saat ini dibebastugaskan. Keterangan Lembaga Antikorupsi dibutuhkan untuk membuat penyelidikan di Komnas HAM berimbang. (OL-2)

 

Baca Juga

ANTARA/Yogi Rachman

Rizieq Divonis Penjara Empat Tahun dalam Kasus RS Ummi Bogor

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 24 Juni 2021, 11:57 WIB
Perbuatan eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisi sehat meski terkonfirmasi terpapar...
ANTARA/Yogi Rachman

Simpatisan Rizieq Kepung Flyover Pondok Kopi

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 24 Juni 2021, 11:30 WIB
Aparat gabungan dari unsur TNI-Polri pun terlihat bersiaga di flyover Pondok Kopi dan terus berusaha membangun komunikasi dengan massa...
ANTARA/Yogi Rachman

Polisi Tangkap 200 Simpatisan Rizieq

👤Basuki Eka Purnama 🕔Kamis 24 Juni 2021, 11:25 WIB
Kapolsek Cakung Kompol Satria Darma membenarkan penangkapan terhadap 200 orang tersebut yang kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Diplomasi Jalur Rempah di Kancah Dunia

Perjalanan sejarah Indonesia terasa hambar tanpa aroma rempah. Warisan sosial, ekonomi, serta budaya dan ilmu pengetahuan itu kini dikemas dan disodorkan kepada dunia untuk diabadikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya